Selasa, 13 October 2020

Pelaku Perkawinan Campuran Apresiasi Terbitnya Visa 317

Imigrasi tetap selektif untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Muhammad Yasin
Ilustrasi pelaku perkawinan campuran. Ilustrator: HGW

Pemerintah menerbitkan regulasi yang memungkinkan keluarga perkawinan campuran berkumpul kembali di Indonesia. Selama ini sejumlah keluarga perkawinan campuran terpaksa berpisah karena penerapan pembatasan masuknya orang asing ke Indonesia. Akibatnya, pasangan WNI-WNA terpisah jarak dan tidak bisa berkumpul selama berbulan-bulan.

Kini, mereka sudah dapat berkumpul setelah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, menandatangani Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Peraturan ini berlaku mulai 1 Oktober 2020.

Ketua Umum Perca Indonesia, Juliani, mengatakan selama ini banyak pelaku perkawinan campuran yang mengeluh dan merasa bersedih karena pasangan hidupnya tidak dapat berkumpul di Indonesia sebagai akibat pembatasan masuknya orang asing. Persoalan yang dihadapi sampai juga ke telinga pengurus Perca Indonesia. Itu sebabnya pengurus Perca melakukan korespondensi dan komunikasi dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami bersyukur keluar juga Visa 317,” kata Juliani W. Luthan, Ketua Umum Perca Indonesia, saat memberikan sambutan diskusi ‘Visa 317 untuk Penyatuan Keluarga: Tata Cara Pengajuan Bagi Keluarga Perkawinan Campuran’, Rabu (7/10). Visa 317 adalah visa tinggal terbatas yang diberikan untuk tujuan penyatuan keluarga.

Setelah beleid Pemerintah terbit, Perca Indonesia menyebarkannya ke para pelaku perkawinan campuran agar mereka dapat mengajukan permohonan, dan jika disetujui anggota keluarga dapat berkumpul. Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 26 Tahun 2020 memberikan lampu hijau bagi orang asing pemegang visa dan atau izin tinggal yang sah dan berlaku setelah memenuhi protokol kesehatan. Termasuk di dalamnya visa dan/atau izin tinggal terbatas. Visa tinggal terbatas itu diberikan kepada pemohon yang melakukan kegiatan di Indonesia antara lain untuk ‘penyatuan keluarga’.

Kegiatan lain yang dimungkinkan adalah bekerja sebagai tenaga ahli; bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; melakukan pengawasna kualitas barang atau produksi; audit atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia; melayani purna jual; memasang dan mereparasi mesin. Demikian pula melakukan pekerjaan nonpermanent dalam rangka konstruksi; calon TKA yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian; melakukan penanaman modal asing; dan wisatawan lanjut usia mancanegara.

Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar permohonan visa izin tinggal terbatas dikabulkan, salah satunya penjamin, baik perseorangan maupun korporasi. Dalam konteks tujuan penyatuan keluarga, tanda bukti perkawinan sangat penting. Dalam diskusi daring tersebut, Tri Hernanda Reza, Kepala Seksi pada Subdit Lalu Lintas Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, mengatakan permohonan visa penyatuan keluarga dikabulkan jika perkawinan sudah legal. “Kalau calon pacar belum bisa dipenuhi,” jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua