Rabu, 14 Oktober 2020

Sarat Moral Hazard Jadi Dalil Penolakan UU Cipta Kerja

Asia-Europe People’s Forum (AEPF) telah mengumpulkan hampir 150 tandatangan di atas pernyataan solidaritas terhadap perjuangan demokrasi di Indonesia.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang di sidang paripurna DPR, Senin (5/10). Foto: RES

Sejak draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disetujui menjadi Undang-Undang oleh DPR dan Pemerintah lewat Paripurna yang digelar pada Senin (5/10) lalu, suara penolakan terhadap Undang-Undang ini masih terus ada. Banyaknya UU yang dikonsolidasikan kedalam UU Cipta Kerja sejalan dengan luasnya stakeholders yang ikut terdampak atas disetujuinya UU kontrofersial ini. Mulai dari aspek proses penyusunan, pembahasan, dan persetujuan yang minim pastisipasi, secara substansial, UU ini pun tak kalah mengundang perdebatan.

Terakhir, draft UU yang telah disetujui bersama di paripurna DPR pun tak jelas keberadaannya. Publik mempertanyakan draft UU Cipta kerja yang hingga saat ini masih belum jelas jumlah pasal yang telah disetujui. Belum lagi di tengah ketidakjelasan substansi UU tersebut, pemerintah menyatakan tengah menyiapkan puluhan peraturan turunan UU Cipta Kerja yang akan dikebut kurang dari tiga bulan.

Indonesian Resources Studies (IRESS) menegaskan, sejumlah rencana pemerintah menyusul disetujuinya draft UU Cipta kerja mesti dibatalkan. Menurut IRESS, hal ini disebabkan oleh prilaku para pengambil keputusan yang syarat akan moral hazard, cacat formil, cacat materiil, melanggar UU, konstitusi  dan bahkan menihilkan Pancasila.

“Apalagi jika motif di balik pembentukan UU yang digadang-gadang sebagai alat untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja tersebut, ternyata lebih banyak ditujukan untuk kepentingan oligarki kekuasaan dan asing,” ungkap Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara kepada hukumonline, Senin (12/10) lalu. (Baca Juga: Masih Ada Pasal Multitafsir Soal UMKM dalam UU Cipta Kerja)

Menurut Marwan, ada lima alasan sehingga UU Cipta Kerja mesti dibatalkan. Pertama, pembentukan UU ini syarat akan moral hazard. Dirinya menilai, paripurna DPR menetapkan UU Cipta Kerja atas dasar dokumen yang tidak jelas karena draft final RUU sengaja disembunyikan. Dengan modus ini menurut Marwan, meski sudah ditetapkan DPR, pemerintah dapat saja merubah-rubah naskah RUU sesuka hati, sambil melihat situasi dan kondisi dalam mengakomodasi aspirasi dan tuntutan publik. dirinya menilai secara moral perilaku ini sebagai tindakan manipulatif.

Selain itu, di tengah ketidakpastian draft UU yang telah disetujui, pemerintah mengeluarkan tuduhan terhadap publik bahwa telah menyebarkan disinformasi terkait substansi UU. Marwan menilai, klarifikasi Presiden atas isu disinformasi yang berkembang di publik pun menimbulkan disinformasi baru karena tidak adanya dokumen UU final yang telah disetujui bersama.

Alasan kedua mengapa UU Cipta Kerja menurut Marwan harus ditolak adalah karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip musyawarah mufakat sila ke-4 dan keadilan sila ke-5 Pancasila. Dirinya menilai rapat-rapat Panja RUU Ciptaker yang diakui berjumlah 64 kali, sebagian besar berlangsung tertutup. Hal ini menimbulkan problem kesulitan publik untuk mengakses naskah dan informasi RUU Cipta Kerja. “Jangankan bagi publik, bahkan naskah RUU bagi sesama anggota DPR saat pembahasan saja dibatasi” ujar Marwan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua