Berita

Bikin UU Baru Tak Boleh Buru-Buru, Ini Potensi Masalah Hukumnya!

Kalau sudah telanjur disahkan, bukankah bisa menimbulkan potensi masalah hukum?
Oleh:
CT-CAT
Bacaan 2 Menit
Bikin UU Baru Tak Boleh Buru-Buru, Ini Potensi Masalah Hukumnya!
Bikin UU Baru Tak Boleh Buru-Buru, Ini Potensi Masalah Hukumnya!

Menyoal UU baru yang dinilai terburu-buru disahkan, masyarakat berbondong-bondong melakukan aksi demonstrasi hingga beramai-ramai bikin petisi penolakan. Namun, kalau sudah telanjur disahkan, bukankah bisa timbul potensi masalah hukum? Lalu masyarakat bisa apa? Yuk, kita simak ringkasan Melek Hukum kali ini agar kamu dapat pencerahan!

 

Jika ada pertanyaan, silakan kirim ke http://www.hukumonline.com/klinik, tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawaban dulu, ya!

 

1. Yang Bisa Rakyat Lakukan Jika UU Disahkan ‘Buru-buru’

Hukumonline.com

Selengkapnya: Potensi Masalah Hukum Jika UU Disahkan di Tengah Pandemi COVID-19 - bit.ly/RUUPandemi

 

2. UU yang Baru Disahkan Otomatis Berlaku?

Hukumonline.com

Selengkapnya: Apakah UU yang Baru Disahkan oleh Presiden Otomatis Langsung Berlaku?- bit.ly/UUSah

 

3. Landasan Pembentukan UU yang Ideal Itu...

Hukumonline.com

Selengkapnya: Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis - bit.ly/LandasanUU

 

4. Dampak Jika UU yang Disahkan Tidak Diundangkan

Hukumonline.com

Selengkapnya: Jika Peraturan Perundang-undangan Tidak Diundangkan - bit.ly/UUTakDiundangkan

 

5. UU Baru Dicabut, UU Lama Hidup Kembali?

Hukumonline.com

Selengkapnya: Jika UU Dicabut oleh MK, Apakah UU Terdahulu Otomatis Berlaku? - bit.ly/CabutUU

 

Dasar Hukum:

Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) – bit.ly/UU12_2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan – bit.ly/UU15_2019.

 

Referensi:

  1. Bachtiar. Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
  2. Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2007;
  3. Maria Farida: Tanpa Pengesahan Presiden, UU Tidak Berlaku – bit.ly/UUBerlaku.
Berita Terkait