Jumat, 16 October 2020

Menampik Logika Sembrono Soal Putusan MK Tak Wajib Ditaati Oleh: Fajar Laksono Suroso*)

Tidak sesederhana itu membaca dan memaknai fakta dihapusnya Pasal 59 ayat (2) UU 7/2020.
RED
Fajar Laksono. Foto: RES

Kira-kira beberapa hari terakhir ini, mencuat narasi dan opini di tengah-tengah publik. Marak dan berepisentrum di media sosial. Narasi tersebut berkaitan dengan ‘dihapusnya’ Pasal 59 ayat (2) dalam (revisi) UU tentang Mahkamah Konstitusi. Itu sebagaimana yang kini tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020).

Ada sejumlah pihak mengira, atau malah menuding, bahwa dihapusnya pasal tersebut diartikan bahwa DPR dan Presiden tak lagi wajib menindaklanjuti putusan MK atas pengujian UU. Opini itu dikait-kaitkan dengan wacana pengajuan uji materiil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sontak, beritanya merebak muncul di mana-mana, termasuk di media-media mainstream.

Entah benar entah tidak, narasi itu konon bermula dari paparan seseorang dalam penggalan video yang diunggah dan di-share ke banyak pengguna media sosial. Seorang teman mengirimkan video itu ke gadget saya. Dalam video itu, seseorang berkemeja biru muda tengah menyampaikan pendapatnya dalam suatu acara webinar. Ia sampaikan kira-kira begini.

Bersama teman-temannya yang ahli hukum, ia berniat mengajukan judicial review UU Cipta Kerja ke MK. Namun, belakangan ia urungkan niat itu usai memeroleh naskah UU 7/2020. Dibacanya, lalu ketemu Pasal 59 ayat (2) yang tertera di situ “Dihapus”. Ia bacakan norma asal sebelum dihapus. Pasal 59 ayat (2) itu mulanya berbunyi: Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Mendapati hal itu, diutarakan pendapat dan kesimpulannya dalam webinar itu. Katanya, pendapat dan kesimpulan itu diperoleh usai berkonsultasi dengan pakar hukum. Menurutnya, dengan dihapusnya Pasal 59 ayat (2) itu, kalaupun menang judicial review di MK, tidak ada kewajiban dari DPR dan Pemerintah untuk menindaklanjuti putusan itu. Jadi menurutnya, percuma mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke MK. Maka sarannya, alternatif paling rasional ialah mendorong terus Presiden terbitkan Perppu dengan desakan yang lebih besar.

Saya paham, terkait mengajukan atau tidak mengajukan permohonan judicial review ke MK, itu urusannya. Pun untuk menyerukan Presiden terbitkan Perpu, itu juga haknya. Bagi saya, itu kebebasan berpendapat yang harus dijunjung tinggi. Tetapi persoalannya, ada kekeliruan mendasar dari pendapat dan kesimpulan yang disampaikan. Maka, penting kiranya mendudukkan secara jernih persoalan itu pada kesemestian dan kebenaran obyektifnya.

Mengapa Pasal 59 ayat (2) Dihapus? 

Benar adanya, dalam UU 7/2020, tepatnya pada angka 14 dinyatakan, Ketentuan ayat (2) Pasal 59 dihapus. Dari semula terdiri atas dua ayat, Pasal 59 tinggal satu ayat saja, yakni Pasal 59 ayat (1). Pada titik ini menjadi penting untuk memahami dengan cermat latar yuridis dihapusnya norma Pasal tersebut. Supaya siapapun tak menarik kesimpulan dari oleh logika yang sembrono dan serampangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua