Jumat, 16 October 2020

Pandemi Berlarut-larut, Nasib Pekerja Karut-marut

Dipandu oleh Legal Editor Hukumonline, Bernadetha Aurelia Oktavira bersama dengan Redaktur Hukumonline, Agus Sahbani, kali ini Hukumonline Podcast mengurai satu per satu persoalan pekerja terdampak pandemi.
CT-CAT

œEh, gaji gue dipotong nih gara-gara pandemi.

 

œLah gue masih kerja full di kantor, ngga pakai protokol kesehatan lagi.

 

Penggalan obrolan di atas tampaknya sedikit menggambarkan kondisi para pekerja di tengah pandemi ini. Berdalih menurunnya income atau efisiensi perusahaan, banyak pekerja yang di-PHK atau bahkan dirumahkan tanpa kejelasan.

 

 

Apalagi sejak UU Cipta Kerja disahkan, berbagai aspek ketenagakerjaan dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga turut diubah, seperti salah satunya terkait ketentuan pesangon. Meski draft final masih simpang siur, kita perlu memberi perhatian khusus atas perubahan-perubahan ini.

 

Dipandu oleh Legal Editor Hukumonline, Bernadetha Aurelia Oktavira bersama dengan Redaktur Hukumonline, Agus Sahbani, kali ini Hukumonline Podcast mengurai satu per satu persoalan pekerja terdampak pandemi. Berikut rincian obrolan yang perlu kamu tahu:

 

1. Lonjakan Data Pekerja yang di-PHK Selama Pandemi

Pemerintah sampai saat ini belum merinci data jumlah karyawan di setiap provinsi yang di-PHK. Hal ini disinyalir karena pemerintah sedang menjalankan program yang bertujuan untuk memulihkan perekenomian.

 

2. Gaji Pekerja Dipotong/Dicicil Sepihak

Dialog komunikasi antara pengusaha dan karyawan terkait kondisi perusahaan itu penting. Soal pemotongan gaji seharusnya dikomunikasikan untuk disepakati bersama-sama.

 

Jika dilakukan sepihak, ini berpotensi menimbulkan perselisihan dan diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

 

3. Kebijakan Perlindungan Pekerja

Sebagai pedoman untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan di tengah pandemi, dua kebijakan yang diterbitkan di antaranya SE Menaker M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 dan Keputusan Menkes HK.01.07/MENKES/328/2020 Tahun 2020.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua