Jumat, 16 Oktober 2020

Pandemi Berlarut-larut, Nasib Pekerja Karut-marut

 

4. Kelalaian Perusahaan Menerapkan Protokol Kesehatan

Pekerja dapat melaporkan perusahaan yang abai menerapkan protokol kesehatan ke Satgas Penanganan Covid-19 tingkat provinsi atau Dinas Ketenagakerjaan di kota/kabupaten setempat.

 

5. Jaminan bagi Pekerja yang Positif COVID-19

Pada dasarnya pemerintah bertanggung jawab atas beban biaya yang dikeluarkan sebagai upaya penanggulangan wabah menular. Selain itu, SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 Tahun 2020 memberikan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja tertentu yang memiliki risiko khusus terkena Covid-19.

 

6. Tanya Jawab dengan Follawers

Di bagian akhir, kami menjawab 4 pertanyaan terpilih dari Follawers Instagram Klinik Hukumonline, dari mulai pertanyaan pekerja yang di-PHK karena positif Covid-19, hingga menyinggung perubahan aspek ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

 

Ingin dengar selengkapnya? Yuk, simak obrolan asyik Hukumonline Podcast di bawah ini!

 

 

Ini highlights yang bisa kamu pilih:


  1. Cek fakta data pekerja yang di-PHK selama pandemi (01:40)

  2. Jika gaji dipotong/dicicil sepihak (04:08)

  3. Kebijakan pemerintah untuk melindungi pekerja (08:44)

  4. Kalau perusahaan lalai menerapkan protokol kesehatan (12:44)

  5. Jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang positif COVID-19 (18:19)

  6. Bolehkah memecat pekerja yang positif COVID-19? (23:07)

  7. Perubahan gaji pekerja di tengah pandemi (26:22)

  8. Dasar hukum pemotongan tunjangan PNS (28:02)

  9. Hal yang diperhatikan kalau terjadi PHK massal dari perspektif ketenagakerjaan & UU Cipta Kerja (31:37)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua