Jumat, 16 October 2020

Menyoroti Perlindungan Konsumen Layanan Penginapan Online

Salah satu sektor usaha yang cukup terlihat jelas perkembangannya adalah usaha jasa penginapan. Kini usaha penginapan baik secara individu maupun korporat dapat berkolaborasi dan berkembang pesat dengan hadirnya sejumlah penyedia platform penginapan berbasis aplikasi digital.

Pengamat kebijakan publik dan perlindungan konsumen, Agus Pambagyo, mengatakan pemerintah perlu memperkuat perlindungan konsumen pada layanan penginapan maupun bisnis digital. Dia menilai belum terdapat regulasi mengenai penginapan online ini sehingga aturan mainnya juga masih belum jelas.

Selain itu, dia juga mendorong agar pembeli layanan penginapan online tersebut harus berbadan hukum. Hal tersebut diperlukan untuk memudahkan penyelesaian sengketa atau dispute dalam kegiatan bisnisnya. “Pastikan pemilik aplikasi untuk penginapan harus berbadan hukum penginapan untuk mempermudah penanganan hukum jika terjadi dispute. Kalau tidak akan senasib dengan bisnis angkutan umum online atau terbitkan aturan umum untuk penginapan berbasis aplikasi,” jelas Agus.

Sementara itu, Country Stock Head OYO Hotels and Homes Indonesia, Carlo Ongko menyatakan pihaknya berupaya mematuhi segala peraturan termasuk perlindungan konsumen dalam berkegiatan bisnisnya. Salah satu upaya perlindungan konsumen yang dilakukan dengan memberikan layanan pengembalian dana atau refund kepada para pengguna atau pelanggan.

“Salah satu isu yang meningkat di OYO terjadi peningkatan permintaan refund dari konsumen. Ini buat kami sedikit lama tapi dengan beberapa inisiatif kami telah selesaikan 99 persen refund di 2020,” jelas Carlo.

Dia menyatakan refund merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi OYO. Sebelumnya, dia menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan perbankan dan perusahaan uang digital lain dalam refund. Carlo mengatakan pihaknya menetapkan standar refund rata-rata kurang dari 7 hari. Jangka waktu tersebut lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang mencapai 45 hari kerja.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua