Sabtu, 17 October 2020

Fakta Baru Pencucian Uang Terdakwa Jiwasraya di Surat Tuntutan

Mulai dari Kapal Phinisi hingga bayar judi.
Aji Prasetyo
Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral (TRAM) Heru Hidayat mengenakan rompi tahanan saat akan diperiksa petugas pada Maret 2020 lalu. Foto: RES

Penuntut umum pada Kejaksaan Agung meminta majelis hakim menghukum Komisaris PT Trada Alam Mineral (TRAM) Heru Hidayat dan pemilik PT Hanson International Benny Tjokrosaputro dengan pidana penjara selama seumur hidup. Keduanya dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan primer yang merugikan keuangan negara sebesar Rp16,8 triliun.

Tuntutan ini memang telah diduga sebelumnya apalagi pada persidangan empat terdakwa yang telah diadili lebih dulu, majelis hakim mengabulkan bahkan memperberat tuntutan penuntut umum kepada Hary Prasetyo, Hendrisman Rahim, Syahmirwan serta Joko Harto Tirto. Keempatnya dijatuhkan hukuman seumur hidup. (Baca: Empat Terdakwa Jiwasraya Divonis Seumur Hidup)

Dakwaan primer yang dimaksud yaitu Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 UU TPPU. Untuk Heru ditambah dengan satu lagi dakwaan pencucian uang karena dilakukan dalam kurun waktu berbeda.

Tak hanya itu keduanya juga dikenakan pidana pengganti dengan jumlah nilai yang berbeda. Untuk Heru Hidayat lebih dari Rp10 triliun sementara untuk Benny Tjokro lebih dari Rp6 triliun. “Jika tidak bisa membayar maka harta bendanya disita untuk negara apabila majelis hakim memberi hukuman selain seumur hidup atau mati dan harta yang disita tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun,” kata penuntut umum.

Jaksa mengungkapkan Heru Hidayat telah memperkaya diri dengan mengelola saham PT Asuransi Jiwasraya untuk membeli empat saham. Jaksa menyebut Heru Hidayat sudah menikmati hasil atas pembelian empat saham sebesar Rp4,6 triliun. Misalnya dalam pembelian saham BJBR PPRO SMBR dan SMRU terhadap kerugian keuangan negara pada pengelolaan wmpat saham direct yaitu BJBR PPRO SMBR dan SMRU merupakan tanggung jawab sepenuhnya terdakwa Heru Hidayat karena pada pembelian empat saham direct tersebut tidak dikendalikan Benny Tjokro, dan hasil tindak pidana korupsi atas pembelian empat saham direct yaitu BJBR PPRO SMBR dan SMRU tersebut dinikmati Heru Hidayat.

Jaksa mengungkapkan cara Benny Tjokro dan Heru Hidayat dalam korupsi ini. Jaksa mengatakan Benny dan Heru terbukti bekerjasama mengendalikan saham dengan cara tidak wajar. Yaitu dengan menjual membeli saham untuk menaikan harga saham-saham tertentu seperti SMRU, IKP, Tram, MRYX dengan mengendalikan saham dikendalikan oleh orang Heru Hidayat dan Benny Tjokro sehingga harga saham mengalami kenaikan seolah-olah sesuai permintaan saham yang wajar, padahal diatur pihak-pihak tertentu.

Setelah saham-saham itu naik secara tak wajar, kemudian Benny Tjokro dan Heru Hidayat menjual saham itu ke PT AJS. Dari perbuatan keduanya kerugian negara Rp16,8 triliun itu dirinci jaksa, Benny Tjokro dan Heru Hidayat memperkaya diri sebesar Rp12,157 triliun. Sedangkan yang senilai Rp4,650 triliun itu dinikmati Heru Hidayat sendiri. (Baca: Tuntutan Maksimal Para Mantan Petinggi Jiwasraya)

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua