Senin, 19 Oktober 2020

Pelaksanaan PPh Digital Ditunda Hingga 2021

Ada dua pilar yang ditunda untuk dibahas tahun ini adalah terkait unified approach dan global anti base erosion.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perkembangan terbaru terkait pemberlakuan pajak penghasilan (PPh) digital. Saat ini, pengaturan PPh digital masih dibahas oleh negara G20. Adapun pelaksanaanya ditunda dikarenakan konsensus global menyepakati untuk diundur hingga 2021.

“Memang dalam pertemuan G20 pajak digital terutama yang dua pilar itu ditunda di 2021 karena memang menunggu sebelum AS melakukan ‘election’,” katanya dalam jumpa pers virtual APBN edisi Oktober di Jakarta, Senin (19/10), dilansir dari Antara.

Adapun dua pilar yang ditunda untuk dibahas tahun ini adalah terkait unified approach dan global anti base erosion. Meski begitu, lanjut dia, negara-negara di G20 sudah menunjukkan komitmennya termasuk dari Amerika Serikat yang sudah menyampaikan pentingnya mencapai konsensus.

Indonesia, lanjut Menkeu, akan diuntungkan dari penerapan pajak penghasilan (PPh) digital jika konsensus global sudah dicapai karena menjadi salah satu negara dengan ukuran ekonomi dan jumlah penduduk yang besar. (Baca Juga: Penerimaan Pajak Digital Dinilai Tak Maksimal, Ini Sebabnya)

“Ada pembagian minimum income tax yang kita dapat dan dari sisi kemampuan secara transparan mendapat bagian penerimaan pajak bagi negara yang menjadi operasi perusahaan itu,” imbuhnya.

Sementara terkait regulasi, Sri Mulyani mengaku jika Pemerintah sudah menyiapkan perangkat peraturan di antaranya mengenai pajak penghasilan (PPh) dan pajak transaksi elektronik dalam UU Nomor 2 Tahun 2020.

“Namun untuk bisa melakukan enforcement secara bersama-sama dan tidak menciptakan potensi adanya retaliasi atau kebijakan yang saling memperlemah antarnegara, kita perlu untuk mencapai consensus global itu,” katanya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua