Selasa, 20 October 2020

Dua Konsep Penting UUAP untuk Pemerintahan yang Baik

E-Govt belum menjadi arus utama lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk lembaga hukum.
Muhammad Yasin
Ilustrasi e-government yang menggambarkan pentingnya pelaksanaan UUAP. Ilustrator: HGW

Dalam peringatan enam tahun lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Yuslim Hamzah menyebut suatu kalimat berbahasa Belanda: het administratief recht is een tweesnijdend zwaard, hukum administrasi itu laksana suatu pedang bermata dua. Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas ini tengah berbicara tentang perlindungan hukum. Salah satu tujuan lahirnya UUAP adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan.

“Satu sisi pedang ditujukan kepada pemerintah; dan satu sisi lain ditujukan kepada warga masyarakat,” jelas Yuslim dalam webinar Refleksi 6 Tahun UU Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara FH Unand, Sabtu (17/10). Pada 17 Oktober 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meneken pengesahan UU Administrasi Pemerintahan, dan pada tanggal yang sama diundangkan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin.

Menurut Guru Besar FH Universitas Hasanuddin, M. Guntur Hamzah, UUAP dimaksudkan sebagai aturan pokok, aturan payung, dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejatinya, UUAP satu paket dengan UU Pelayanan Publik, UU Aparatur Sipil Negara, dan RUU Sistem Pengawas Internal Pemerintah (SPIP). RUU yang disebut terakhir hingga kini belum disetujui menjadi Undang-Undang. Paket perundang-undangan tersebut awalnya dimaksudkan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). “Gagasannya, tertib pemerintahan di negara kita berlangsung dengan baik”, ujar Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi itu.

(Baca juga: Tiga Tahun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM Yogyakarta, Oce Madril, mengatakan ada banyak konsep baru yang diperkenalkan UUAP. Namun ada dua konsep yang sangat penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, yaitu larangan penyalahgunaan wewenang, dan larangan konflik kepentingan. Pasal 17 UUAP menegaskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunaan wewenang. Larangan itu meliputi perbuatan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang.

Konflik kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat atau dilaksanakan. Pasal 42 UUAP menegaskan Pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan keputusan atau melakukan tindakan. Konflik kepentingan itu mungkin dilatarbelakangi kepentingan bisnis, hubungan kerabat atau kekeluargaan, pemberi kerja dan penerima kerja, atau hubungan pihak yang memberikan rekomendasi dan pihak yang terlibat. “Ini sangat penting untuk membangun pemerintahan yang baik,” jelas Oce Madril.

(Baca juga: Penyelenggaraan e-Government Terganjal Faktor Budaya).

Sebenarnya, UUAP berusaha mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ini bisa dilihat dari pengaturan tentang legalisasi dokumen dan pengakuan terhadap keputusan berbentuk elektronis. UUAP menganggap keputusan berbentuk elektronis sama kekuatan hukumnya dengan keputusan tertulis. Selama ini keputusan tertulis mendominasi penyelenggaraan pemerintahan. UUAP mendorong penyelenggaraan pemerintahan elektronis (e-govt).

Oce Madril berpendapat selama enam tahun UUAP, e-government belum menjadi arus utama dalam pemerintahan, termasuk di lembaga-lembaga hukum. Kecuali Mahkamah Konstitusi, sistem penyelenggaraan pemerintahan di lembaga-lembaga hukum lain belum mengandalkan sistem elektronik. Berita acara pemeriksaan (BAP) dalam perkara pidana, misalnya, masih mengandalkan kertas. Tanda tangan elektronik oleh pejabat belum dilakukan untuk mengurangi hambatan pelayanan publik. “Di pemerintahan pun belum menjadi arus utama (e-govt) ini. Padahal UU Administrasi Pemerintahan sudah memberikan dasar hukum,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua