Rabu, 21 October 2020

Dua Pasal UU Cipta Kerja Sektor Pertambangan Ini Dinilai Bermasalah

Yakni Pasal 128A dan Pasal 162 UU Cipta Kerja karena insentif royalti 0 persen bagi perusahaan tambang yang melakukan hilirisasi berpotensi menurunkan pendapatan pemerintah terutama pemerintah daerah. Dan memperkuat pasal kriminalisasi terhadap rakyat.
Ady Thea DA
Sidang paripurna saat persetujuan RUU Cipta Kerja menjadi UU, Senin (5/10). Foto: RES

Pemerintah terus melakukan pendekatan ke berbagai organisasi masyarakat untuk melakukan sosialisasi draf UU Cipta Kerja. Di sisi lain, gelombang demonstrasi yang menolak UU Cipta Kerja terus disuarakan organisasi serikat buruh/pekerja, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain. Sebab, baik dari cara pembentukan dan susbtansinya dinilai bermasalah. Misalnya, UU Cipta Kerja berdampak terhadap 76 UU, salah satunya UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Koordinator Jatam, Merah Johansyah, mencatat dalam draf final UU Cipta Kerja yang berjumlah 812 halaman ada dua pasal bermasalah. Pertama, UU Cipta Kerja mengubah UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan menyisipkan Pasal 128A. Kedua, UU Cipta Kerja merevisi Pasal 162 UU Minerba.

Di antara Pasal 128 dan 129 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba disisipkan 1 pasal yakni Pasal 128A ayat (2) berbunyi: “Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).” Ayat (3) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan Pasal 162 UU Minerba diubah, sehingga berbunyi: “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana 148 dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Merah menjelaskan Pasal 128A UU Cipta Kerja memuat ketentuan yang intinya memberikan insentif berupa pengenaan royalti 0 persen bagi pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara. Dia melihat pasal ini memberi keuntungan bagi pelaku tambang batu bara yang melakukan hilirisasi. Menurutnya, selama ini royalti merupakan bagian dari pendapatan negara yang diterima dari perusahaan tambang batu bara. Sebagian royalti itu masuk sebagai pendapatan daerah melalui mekanisme dana bagi hasil (DBH).

Jatam mencatat DBH yang diperoleh provinsi Kalimantan Barat dari royalti itu sebesar Rp9 triliun tahun 2019; Kalimantan Selatan Rp6 triliun; Papua Rp3 triliun; dan Sumatera Selatan Rp2,5 triliun. Jika insentif berupa pengenaan royalti 0 persen ini berlaku, maka pemerintah daerah yang memiliki tambang batu bara berpotensi merugi karena pendapatannya berkurang drastis.

“Royalti ini merugikan pemerintah pusat dan daerah. Ini artinya sama saja tambang batu bara gratis karena royalti yang dikenakan 0 persen, tapi eksploitasi 100 persen,” kata Merah Johansyah ketika dihubungi, Selasa (20/10/2020). (Baca Juga: Siapkan 5 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, Kementerian ATR/BPN Minta Masukan Masyarakat)

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua