Rabu, 21 October 2020

Ada Kekhawatiran UU Cipta Kerja Hanya Jaga Kepentingan Elite Bisnis

Pasal-pasal yang ada di UU Cipta Kerja dikhawatirkan bisa menjadi blunder bagi kepentingan investasi.
Mochammad Januar Rizki
Sidang paripurna saat persetujuan RUU Cipta Kerja menjadi UU, Senin (5/10). Foto: RES

Kritikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja masih bermunculan dari berbagai kalangan. UU ini dianggap masih berpihak pada kepentingan elit bisnis dan belum berpihak terhadap masyarakat secara luas. Sementara itu, proses penyusunan UU Cipta Kerja yang tidak transparan sejak awal juga menjadi alasan penolakan publik.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menilai penyusunan UU Cipta Kerja masih menggunakan paradigma lama sehingga cenderung memperkuat kepentingan elit bisnis yang bisa merusak lingkungan dan eksploitatif terhadap kemanusiaan. Menurutnya, paradigma lama tersebut berjalin kelindan dengan kepentingan elit politik dan elit kaya di Indonesia sebagai agennya. 

“Ini satu kemunduran jika ditinjau dari berbagai indikator kepentingan strategis nasional. Baik itu bagi kepentingan penyelamatan lingkungan dan kemanusiaan dan untuk ciptakan kemandirian ekonomi,” jelas Suroto, Selasa (20/10). 

Dia menerangkan paradigma pembangunan dunia saat ini mengarah pada penciptaan pembangunan berkelanjutan, perang terhadap kerusakan lingkungan dan penolakan eksploitasi kemanusiaan. Namun, paradigma UU Cipta Kerja justru menabrak paradigma tersebut. (Baca: Sanksi Administrasi Pajak di UU Cipta Kerja Disesuaikan dengan Tingkat Suku Bunga)

“Menyimak pasal-pasalnya, Ini akan jadi blunder bagi kepentingan investasi itu sendiri karena melihat dari fungsi delegasi kewenangan yang memberikan diskresi kebijakan terlalu luas pada pemerintah. Diskresi yang longgar ini akan berpotensi ciptakan ketidakpastian hukum dan birokrasi lapangan yang akan semakin rumit, bukan untuk memperbaikinya,” papar Suroto.

Tidak hanya itu, Suroto juga mengatakan UU ini cenderung berbasis modal atau invesment driven yang mengandalkan investasi asing bukan berbasis manusia. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintahan yang menyasar komoditi ekstraktif dan kebijakan lanjutan dari penciptaan pembangunan infrastruktur.

“UU Ciptaker ini satu paket dari kebijakan lama. Jebakkan masuk pada ketergantungan utang haram yang dikomitmenkan bangun faktor pendukunga bagi investasi asing, investasi asing yang akan merangsek lebih dalam di komoditi ekstraktif yang akan merusak lingkungan dan serobot tanah rakyat lebih luas, pengendalian harga secara ologopsoni dan terakhir sasaranya adalah pada jebakkan konsumsi yang saat ini sebetulnya sudah terlihat rentan karena ketergantungan terhadap importasi yang tinggi,” tegas Suroto.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua