Kamis, 22 October 2020

Pemerintah Diminta Tegas Batasi Jabatan Tertentu untuk TKA

Karena dalam peraturan saat ini, TKA bisa dipekerjakan jika tidak ada tenaga kerja lokal yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Penghapusan jangka waktu PKWT dalam UU Cipta Kerja berpotensi membuat TKA bisa dipekerjakan dalam waktu lama.
Ady Thea DA
Ilustrasi TKA. Hol

Dari 11 klaster yang diatur dalam UU Cipta Kerja, sektor ketenagakerjaan paling banyak disorot. Beleid ini mengubah sejumlah norma yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Partner Mulyana Abrar Advocates, Fauzul Abrar, mengatakan sebelum UU Cipta Kerja disahkan pemerintah, DPR, dan DPD, pemerintah sudah memberikan kemudahan bagi perekrutan tenaga kerja asing (TKA).

Misalnya, memangkas prosedur perekrutan, bahkan untuk beberapa jenis pekerjaan tidak perlu lagi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), seperti direksi dan komisaris. “Ini bentuk relaksasi dan fleksibilitas yang diberikan pemerintah,” kata Fauzul Abrar dalam diskusi secara daring, Rabu (21/10/2020). (Baca Juga: Pemerintah Diminta Gencar Sosialisasikan UU Cipta Kerja)

Di era yang semakin global ini, Fauzul mengingatkan tenaga kerja dituntut untuk mampu bersaing dengan TKA. Tenaga kerja lokal perlu menguasai keterampilan dan keahlian bidang tertentu. Salah satu persoalan yang dihadapi tenaga kerja di Indonesia untuk bersaing dengan TKA yakni terkait kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris.

Karena itu, Fauzul mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut agar tenaga kerja Indonesia dapat bersaing. Misalnya, dengan meningkatkan pelatihan baik yang diselenggarakan pemerintah atau pihak lain. Mengingat tenaga kerja di Indonesia mayoritas lulusan setara SMP, pemerintah juga perlu memberikan perlindungan antara lain dengan membatasi jabatan tertentu yang bisa diduduki TKA.

Fauzul mencatat UU Cipta Kerja tidak mengatur tegas soal standar kompetensi TKA. Dalam UU No.13 Tahun 2003 standar tersebut diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. Demikian pula, ada kesan dalam UU Cipta Kerja menyerahkan pengaturan kompetensi ini kepada perusahaan yang merekrut TKA.

Bagi Fauzul, hal ini berpotensi menimbulkan situasi yang kurang menguntungkan bagi pekerja lokal. Apalagi jika manajemen perusahaan itu dipegang oleh TKA yang berasal dari negara tertentu, dikhawatirkan pekerja yang direkrut di perusahaan itu hanya TKA dari negara tersebut.

“Di peraturan saat ini sangat clear bahwa TKA dipekerjakan jika tidak ada tenaga kerja lokal yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua