Kamis, 22 October 2020

Penghentian Penuntutan Demi Restorative Justice Perlu Masuk RUU Kejaksaan

Penyimpangannya di lapangan harus diantisipasi sejak awal. Jaksa pengawas bisa ambil peran.
Muhammad Yasin
Hikmahanto Juwana dalam diskusi mengenai RUU Kejaksaan. Foto: Istimewa

Ketentuan-ketentuan pokok penghentian penuntutan demi penerapan keadilan restoratif (restorative justice) perlu masuk ke dalam RUU tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan memasukkan ketentuan pokok ke dalam Undang-Undang, payung hukumnya lebih kuat dan pelaksanaannya di lapangan lebih terjamin.

Perubahan paradigma retributive justice menjadi restorative justice termasuk menjadi bagian dari perubahan UU Kejaksaan. Menurut Jaksa Agung St Burhanuddin, semangat perubahan paradigma pidana itu sudah terlihat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam diskusi mengenai RUU Kejaksaan yang diselenggarakan Aliansi Publik Indonesia, Rabu (21/10), gagasan tentang pentingnya mengangkat ketentuan-ketentuan pokok penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ke dalam RUU Kejaksaan mengemuka. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan masalah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terkait dengan sistem peradilan pidana yang diatur dalam beberapa Undang-Undang. Itu sebabnya, materi muatan mengenai keadilan restoratif yang diatur dalam Perja No. 15 Tahun 2020 dinaikkan levelnya dan dimasukkan ke dalam RUU Kejaksaan. “Materi Perja dinaikkan ke dalam RUU Kejaksaan, tetapi tidak perlu detil,” kata Hikmahanto dalam webinar tersebut.

(Baca juga: Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia).

Dosen Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, mengatakan hal senada.  Semangat Perja itu perlu diformulasikan ke dalam RUU Kejaksaan agar normanya lebih kuat. Dalam hiereraki peraturan perundang-undangan, kedudukan Undang-Undang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Peraturan Jaksa Agung. Cuma, tidak semua rumusan Perja diangkat menjadi norma Undang-Undang. “Tidak semuanya diambil. Hanya hal-hal penting,” ujarnya.

Misalnya, dalam perkara apa saja penghentian penuntutan demi keadilan restoratif dapat dimungkinkan. Penutupan perkara dapat dilakukan demi kepentingan hukum antara lain jika telah ada penyelesaian di luar pengadilan. Ini lazim disebut sebagai afdoening buiten process. Proses ini dapat dilakukan dengan ketentuan: pertama, untuk tidak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kedua, telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal terjadi keadaan yang kedua, maka jaksa menghentikan penuntutan.

Dalam Perja No. 15 Tahun 2020 tertuang syarat-syarat perkara dan pelaku agar dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Syarat mengenai orang atau pelaku adalah: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Lalu, syarat mengenai tindak pidananya ada dua hal. Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. Kedua, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti  atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah.

(Baca juga: Jaksa Agung: RUU Kejaksaan Momentum Bagi Kejaksaan untuk Lebih Baik).

Untuk menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; serta cost and benefit penanganan perkara.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua