Jumat, 23 Oktober 2020

Syarat Usia Advokat Kembali Dipersoalkan

Pemohon meminta Mahkamah membatalkan syarat usia minimal 25 tahun menjadi Advokat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat. Majelis meminta agar Pemohon memberi uraian kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis agar permohonan ini tidak ne bis in idem dengan membuat perbandingan dengan negara lain.
Agus Sahbani
Gedung MK. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Pasal 3 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait syarat usia minimal 25 tahun menjadi Advokat, Rabu (21/10/2020). Permohonan ini diajukan oleh Wenro Haloho yang merupakan Advokat magang.

Salah satu kuasa hukum Pemohon, Dora Nina Lumban Gaol menilai Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang berbunyi, Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan: d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945.

Mengutip laman MK, dalam pandangan Pemohon, norma a quo berpotensi menimbulkan kerugian untuk menjadi Advokat karena pengangkatan seorang advokat harus berumur minimal 25 tahun. Dalam upaya untuk menjadi Advokat, Pemohon telah melakukan magang secara terus-menerus pada kantor advokat terhitung sejak 23 Februari 2019–23 Februari 2021. Namun pada akhir magang nantinya, Pemohon masih belum mencapai usia minimal yang disyaratkan pasal itu.

“Pemohon baru genap berusia 25 tahun pada 29 November 2021 untuk dapat menjadi seorang Advokat, sehingga tersisa waktu 9 bulan lagi baginya dengan tidak memiliki pekerjaan,” ujar Nina dalam persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh didampingi Wahiduddin Adams dan Manahan M.P. Sitompul sebagai anggota majelis.  

Diakui Nina, sebelum perkara ini telah ada tiga perkara dengan permasalahan yang sama yang telah diuji dan diputuskan oleh MK yakni Putusan MK No. 019/PUU-I/2003; Putusan MK No. 84/PUU-XIII/2015; dan Putusan MK No. 79/PUU-XVI/2018. Intinya, putusannya menolak dan tidak menerima pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat itu. (Baca Juga: MK: Batas Usia Minimal Advokat Tidak Diskriminatif)

Akan tetapi, Pemohon mengklaim permohonan ini, memiliki alasan, dasar konstitusional, dan bukti yang berbeda dengan pertimbangan dalam putusan MK sebelumnya. Adanya pasal tersebut, kata Nina, jelas menciptakan ketidaksamaan dalam hukum karena adanya perbedaan kedudukan menjadi advokat bagi yang belum berusia 25 tahun.

Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Berpedoman pada Putusan MK No. 019/PUU-I/2003 yang pada intinya menyatakan pembatasan usia minimal bagi calon advokat dapat disimpulkan pada dua kategori yaitu kematangan emosional/psikologi dan kematangan akademik.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua