Jumat, 23 Oktober 2020

Beda Respons KPK dan Pengacara Soal Dakwaan Nurhadi

​​​​​​​Penasihat hukum membantah isi dakwaan walaupun tidak mengajukan eksepsi, namun KPK malah membuka potensi adanya TPPU.
Aji Prasetyo
Eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi mengenakan rompi tahanan. Foto: RES

Perbedaan pandangan atas suatu perkara antara aparat penegak hukum dan penasihat hukum merupakan hal yang biasa. Sebab masing-masing pihak memang mempunyai tugas dan fungsi berbeda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun dalam undang-undang advokat disebutkan penasihat hukum yang juga merupakan advokat juga merupakan penegak hukum.

Hal ini juga terjadi pada perkara Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung yang baru saja didakwa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap sebesar Rp45,7 miliar dan gratifikasi sebesar Rp37,2 miliar bersama-sama dengan menantunya Rezky Herbiyono yang bertentangan dengan kewajibannya selaku penyelenggara negara.

Menurut Maqdir Ismail selaku penasihat hukum Nurhadi, dakwaan suap terkait pengurusan perkara perdata dianggap tidak benar. Ada sejumlah hal yang mendasari pendapatnya tersebut. Pertama dari sisi angka yang suap saja tidak mungkin ada penggunaan uang dalam bentuk pecahan seperti yang didakwakan tidak masuk diakal makanya tidak mungkin ada hitungan seperti yang dimaksud dalam dakwaan.

Ketidakbenaran kedua sumber yang memberi keterangan tentang adanya uang suap ini hanya bersumber dari saksi Iwan Cendekia Liman yang katanya berdasarkan pembicaraannya dengan Rezky Herbiyono. Maqdir sendiri mengakui ada transaksi pinjam meminjam antara Rezky dan Iwan Cendikia, namun hal itu menurutnya di luar sepengetahuan Nurhadi.

Poin ketiga, yaitu Hiendra Soenjoto sebagai seorang didakwa pemberi suap belum pernah diperiksa oleh penyidik. Hiendra memang belum pernah diperiksa penyidik KPK karena statusnya yang buron, KPK sendiri pernah memeriksa Hengky Soenjoto yang merupakan kakak kandung Hiendra untuk mengetahui di mana keberadaan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) tersebut. (Baca: Lima Pengusaha Ini Beri Gratifikasi ke Nurhadi Rp37 Miliar)

Sementara poin keempat, Nurhadi menurut Maqdir bukanlah seorang hakim dan panitera perkara yang bisa mengurus perkara yang dimaksud dalam surat dakwaan, kelima Nurhadi mengaku tidak pernah menerima uang suap. Selain itu Maqdir mengklaim penerimaan uang oleh Rezky dan Hiendra terkait dengan kerjasama dalam proyek mini hidro yang kemudian dibatalkan karena tidak saling menguntungkan.

“Terhadap setoran modal Hiendra kpd Rezky ini sudah  dikembalikan oleh Rezky. Hal yang tidak kalah  penting untuk diketahui bahwa  penerimaan uang oleh Rezky dari Hiendra, terjadi setelah  PK perkaranya Hiendra di putus dan dikalahkan oleh MA. Jadi gak masuk diakal kalau dikatakan Hiendra nyuap untuk perkara yang sudah diputus kalah,” ujar Maqdir dalam keterangannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua