Jumat, 23 October 2020

Pemerintah Diminta Segera Menerbitkan Aturan Pelaksana UU Pesantren

Kementerian Agama mengklaim aturan turunan berupa RPP tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan RPMA tentang Pesantren sudah masuk tahap harmonisasi dan uji publik.
Rofiq Hidayat
Menteri Agama Fachrul Razi. Foto: RES

Genap satu tahun berlakunya UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren sejak disetujui DPR dan pemerintah. Namun implementasi UU Pesantren belum dapat terlaksana karena aturan pelaksananya hingga kini belum terbit. Karena itu, pemerintah diminta segera menerbitkan aturan turunan dari delegasi UU Pesantren.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) jihan Nurlela menilai permintaan agar segera diterbitkannya aturan turunan dari UU Pesantren bertepatan dengan Hari Santri pada 22 Oktober kemarin. Momentum itulah menjadi dorongan agar pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin dapat segera mewujudkan aturan pelaksana UU 18/2019.

“Sampai sekarang belum ada aturan turunannya. Karena itu, sebagai anggota DPD saya mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan aturan turunannya tersebut,” ujar Jihan Nurlela dalam keterangannya, Jumat (23/10/2020).

Dia melanjutkan melalui aturan pelaksana nantinya diharapkan kalangan santri di pondok pesantren bisa segera merasakan manfaatnya demi mensejahterakan pesantren di Indonesia. Jihan berpendapat aturan turunan UU 18/2019, antara lain berupa peraturan pemerintah (PP); peraturan presiden (Perpres); dan peraturan menteri agama (PMA). Namun, dari ketiga jenis aturan turunan tersebut, tak satupun terbit.

“Pemerintah mesti bekerja keras untuk segera menyusun aturan turunan dari UU Pesantren itu dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk kemudian diterbitkan ke publik,” sarannya.  

Dia yakin dengan aturan turunan UU Pesantren, nantinya berbagai program yang mendukung dunia pondok pesantren sebagai tempat membina ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum dapat segera terealisasi. Apalagi sejumlah permasalahan pesantren di tengah situasi pandemi Covid-19 menjadi hambatan dalam merealisasikan program pendidikan pesantren.

Seperti pusat kesehatan pesantren, program pendidikan daring, hingga pendidikan vokasi di pesantren (BLK). Kesemua program tersebut memiliki dampak konkret bagi peningkatan kualitas, kapasitas, dan daya saing santri. Dia pun menyorot dihapusnya program bantuan operasional pendidikan pesantren (BOPP) dalam Rancangan Angggaran Pendapatan Belanja  Negara (R-APBN) periode 2021. Padahal, di 2020 sudah dua kali pencairan dana BOPP.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua