Minggu, 25 October 2020

Relaksasi Izin Lingkungan Hidup Kawasan Industri Hilangkan Tumpang Tindih Regulasi

Aspek pengawasan sangat penting.
Mochammad Januar Rizki
Ilustrasi relaksasi perizinan untuk perkebunan sawit.

Kementerian Perindustrian menyatakan pelaku usaha di dalam kawasan industri tidak perlu menyusun izin lingkungan dan sebagai gantinya wajib menyusun secara rinci Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Penerapan tersebut sebagai langkah strategis yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Nantinya, penyusunan RKL oleh perusahaan industri tersebut harus mendapat persetujuan dari pengelola kawasan industri. Pengelola kawasan industri sebagai pemegang izin lingkungan berperan melakukan pemantauan terhadap aktivitas kegiatan usaha dari perusahaan industri. Sedangkan perusahaan industri melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan RKL-RPL rinci, serta pelaporan pelaksanaan RKL-RPL rinci kepada pengelola kawasan.

Menanggapi hal tersebut, Chief Executive Officer (CEO) Easybiz, perusahaan yang melayani perizinan usaha, Leo Faraytody menilai kebijakan ini dapat menghindari tumpang tindih perizinan lingkungan di kawasan industri. Sebab, kawasan industri tersebut sudah memiliki Amdal sehingga perusahaan sebagai penyewa tidak perlu lagi mengurusnya.

“Analoginya kalau kita menyewa space di sebuah gedung perkantoran dimana gedung tersebut sudah memiliki Amdal. Jadi sebagai penyewa tidak perlu lagi mengurus Amdal karena lingkungan gedung tersebut sudah memiliki Amdal. Biasanya penyewa cukup membuat surat pernyataan pengelolaan lingkungan yang intinya menjelaskan cara mereka mengelola sampah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkungan,” jelas Leo, Sabtu (24/10).

Leo menekankan pentingnya pengawasan dari pengelola kawasan agar menjamin pengelolaan lingkungan hidup dijalankan dengan benar.  “Yang penting memang pengawasan, bagaimana pengelola kawasan mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan tersebut berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengikuti ketentuan pengelolaan lingkungan,” tambah Leo.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Dody Widodo mengatakan  regulasi tersebut berimplikasi pada ketentuan izin lingkungan di kawasan industri. Sebab, di Pasal 35 PP No. 24 Tahun 2018, disebutkan bahwa izin lingkungan tidak dipersyaratkan untuk lokasi usaha yang berada di kawasan industri.

Pasal 35 PP No. 24 Tahun 2018 menyatakan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c tidak dipersyaratkan untuk penerbitan Izin Usaha dalam hal lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha mikro dan kecil, usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua