Senin, 26 October 2020

Soroti Birokrasi Perizinan Berusaha, Begini Pandangan Advokat tentang UU Cipta Kerja

Investor menemukan hambatan terhadap ketentuan perijinan yang saling tumpang tindih antara pusat dan daerah.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Pendiri kantor hukum Assegaf Hamzah & Partner (AHP) Ahmad Fikri Assegaf dan Partner Pendiri Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono (SSEK) Ira Andamara Eddymurthy.

Sejak draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disetujui menjadi Undang-Undang oleh DPR dan Pemerintah  pada Senin (5/10) lalu, penolakan dari berbagai pihak terhadap undang-undang ini terus berlangsung. Meskipun sebagian kalangan masih menaruh harapan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU ini, nampaknya Perppu yang dimaksud tidak akan diterbitkan oleh Presiden.

Hal ini bukan tanpa alasan. Pemerintah maupun DPR satu suara mendorong pihak-pihak yang tidak sepakat, baik terhadap substansi maupun prosedur pembuatan UU Cipta Kerja untuk menempuh jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kepada pihak-pihak yang keberatan terhadap UU Cipta Kerja, silakan ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Presiden dalam pernyataannya ketika merespon maraknya aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja. 

Jika melihat kembali ke belakang, pemerintah beberapa kali menyampaikan alasan dibuatnya UU Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus law. Jamak diketahui publik, sejumlah keterangan yang disampaikan oleh pihak pemerintah, penggunaan metode omnibus law bertujuan untuk memperbaiki problem over regulasi yang telah begitu sulit untuk ditangani. 

Pemerintah berdalih “gemuknya” regulasi di tanah air menjadi alasan ketidakpastian hukum akibat adanya tumpang tindih pengaturan terhadap beberapa hal. Meskipun sebelumnya sempat mewacanakan dibentuknya badan khusus untuk memperbaiki situasi ini, pemerintah ternyata lebih memilih opsi omnibus law yang muncul kemudian sebagai langkah perbaikan problem over regulasi yang saling tumpang tindih. (Baca Juga: Menkeu: Sejumlah Lembaga Internasional Sambut Positif UU Cipta Kerja)

Advokat yang juga pendiri kantor hukum Assegaf Hamzah & Partner (AHP), Ahmad Fikri Assegaf, mengungkapkan problem over regulasi yang berakibat terhadap tumpang tindihnya sebuah norma seringkali dijumpai di sektor perizinan berusaha. Menurut Fikri, tumpang tindih peraturan di sektor perizinan berdampak terhadap panjangnya rantai birokrasi perizinan sehingga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pertumbuhan dunia usaha di Tanah Air. 

Dia mengakui jika sistem perizinan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah menyisakan problem dari aspek regulasi dan implementasi di lapangan. Jika dari aspek regulasi, investor menemukan hambatan terhadap ketentuan perizinan yang saling tumpang tindih antara pusat dan daerah, maka dari aspek implementasi terdapat budaya birokrasi yang sangat menghambat pertumbuhan dunia usaha, seperti problem profesionalitas sumber daya manusia yang menangani sektor perizinan.

Karena itu, Fikri menilai kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja dengan mayoritas substansinya yang mengatur terkait perizinan dan investasi akan mendatangkan manfaat yang begitu besar, terutama terhadap kemudahan dan pertumbuhan dunia usaha di Indonesia ke depan. “Menurut saya kalau kita yang fokus di sektor perizinan, ini manfaatnya besar sekali,” ujar Fikri kepada hukumonline beberapa waktu lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua