Selasa, 27 Oktober 2020

Ashoya Ratam: Notaris Tidak Dapat Hadir Berhadapan dengan Para Pihak, Kondisi Tak Terelakkan

Ketentuan yang akan diatur pemerintah dalam rangka perluasan tafsir keharusan “Menghadap” dalam UU JN nantinya tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.
CT-CAT

Pada era pandemik seperti ini dipandang perlu adanya satu payung hukum yang dapat dijadikan landasan notaris dalam bekerja. Salah satu masalah serius yang saat ini sedang dihadapi profesi notaris adalah terkait dengan makna “Menghadap”. Dalam pemaknaannya, adanya norma keharusan kehadiran fisik notaris di hadapan para pihak dalam membuat akta sehingga belum dapat dilakukan dengan menggunakan audio visual sebagaimana tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang terakhir diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 (UU JN).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) Ashoya Ratam dalam Focus Group Discussion dengan tema “Perluasan Tafsir ‘Menghadap’ dengan Menggunakan Sistem Audio Visual, Sebagai Mitigasi Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris di Masa Pandemi Covid-19”, pada Senin (26/10). Kegiatan ini diselenggarakan oleh ILUNI FHUI dan Ikatan Kekeluargaan Alumni Notariat Universitas Indonesia (IKA Notariat UI).

“Keadaan Notaris tidak dapat hadir berhadapan dengan para pihak adalah bukan suatu kondisi yang "disengaja" untuk dihindari, namun memang tidak terelakkan. Pemerintah sangat perlu mengantisipasi hal ini sehingga tidak menjadikan suatu moral hazard kedepannya, di mana pihak-pihak dapat mengambil keuntungan tersendiri dengan suatu kekosongan hukum di masa darurat, khususnya program restrukturisasi pemerintah di industri jasa keuangan,” jelas Ashoya.

Ashoya menambahkan bahwa ketentuan yang akan diatur pemerintah dalam rangka perluasan tafsir keharusan “Menghadap” dalam UU JN nantinya tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Edmon Makarim, S.Kom, SH, LL.M menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringnya terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris.  Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah makna “Menghadap”. 

Dalam sambutan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar mewakili Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menyambut baik acara ini yang diharapkan dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi khususnya terkait pemberian masukan kebijakan hukum terkait dengan Notaris menjalankan jabatannya. 

Sebagaimana diketahui bahwa pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat luas, termasuk penurunan di sektor ekonomi dan juga kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak dari pandemic COVID-19, salah satunya terkait dengan restrukturisasi kredit.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua