Selasa, 27 Oktober 2020

Mendorong Penguatan Perlindungan Harta Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perkara Tipikor dan TPPU

Perlu beberapa regulasi untuk memberi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik dalam kasus pidana korupsi dan TPPU, seperti rancangan KUHAP, peraturan MA, peraturan Jaksa Agung, dan peraturan Kepala Polri.
Ady Thea DA
Arief Patramijaya berfoto bersama Tim Penguji usai sidang disertasi untuk meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Selasa (27/10). Foto: Istimewa

Selama ini konsep pihak ketiga lebih dikenal dalam ranah hukum perdata. Dalam hukum tata usaha negara (TUN) dan pidana (khusus) menggunakan beragam istilah, seperti pihak ketiga yang berkepentingan, pihak lain, pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan, pihak yang dirugikan, pihak yang perlu diberitahu, pihak yang paling berhak, dan pihak lain yang terkait.

Berbagai penjelasan hukum tentang konsep pihak ketiga dan istilah lain ini tertulis dalam ringkasan disertasi Arief Patramijaya berjudul “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik (Bona Fide Third Parties) Atas Harta Kekayaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.”

Advokat yang akrab disapa Patra ini mampu mempertahankan disertasinya itu dalam sidang terbuka dihadapan tim penguji yang terdiri dari Prof Basuki Rekso Wibowo; Dr Yenti Ganarsih; Dr Rocky Marbun; Dr Dian Puji N Simatupang; dan Dr Hartanto. Promotor disertasi ini yaitu Prof Tb Ronny Nitibaskara, dengan Co-Promotor I Dr Chairul Huda dan Co-Promotor II Firman Wijaya. Patra meraih nilai sangat memuaskan dan dinyatakan layak menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.

Patra menjelaskan disertasinya ini meneliti perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third parties) terkait harta kekayaan yang dimilikinya dihubungkan dengan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Dia menilai proses peradilan seringkali terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa. Dengan kata lain, peradilan pidana saat ini dapat dikatakan belum mengakomodir kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik yang seharusnya dilindungi.

Dalam perkara yang dijadikan objek disertasinya ini, Patra menjelaskan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga belum terjamin dalam proses hukum (due process of law). Misalnya, tidak ada kewajiban penyidik untuk membuktikan alasan penyitaan harta kekayaan pihak ketiga. Begitu pula majelis hakim dalam ketika memutuskan harta kekayaan tersebut dirampas negara atau dikembalikan (ke pemiliknya).  

“Harusnya ada kewajiban, misalnya penyidik membuktikan melalui akuntansi forensik atau analisa PPATK yang kemudian menjadi dasar melakukan penyitaan harta kekayaan pihak ketiga,” kata Patra dalam sidang terbuka disertasi di Tangerang, Banten, Selasa (27/10/2020).

Penyidik diberikan kewenangan melakukan upaya paksa, seperti penyitaan, pemblokiran, dan/atau pembekuan properti atau aset pihak ketiga. Tindakan ini terkait proses pembuktian di persidangan. Pengadilan akan memutus apakah harta kekayaan pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara pidana dirampas oleh negara atau dikembalikan kepada yang bersangkutan jika tidak terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang disangkakan, didakwakan, dan/atau diajukan penuntutan di pengadilan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua