Senin, 09 November 2020

Originalist atau Non-Originalist, Banyak Jalan Menafsir Konstitusi Kita

Hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna menyebut buku ini kategori ‘wajib baca’ bagi kalangan hukum, khususnya yang berkecimpung dalam bidang Hukum Tata Negara.
Muhammad Yasin

Setiap negara memiliki landasan atau pijakan dasar bernegara, yang lazim disebut konstitusi. Negara konstitusional menunjukkan bahwa segala aktivitas penyelenggaraan di negara tersebut berlandaskan konstitusi. Konstitusi beberapa negara merupakan naskah yang ditulis para pendiri bangsanya. Ada juga konstitusi yang sudah berkali-kali diubah atau diamandemen. Indonesia, misalnya. Konstitusi UUD 1945 sudah empat kali mengalami perubahan (1999-2002).

Konstitusi suatu negara bersifat otoritatif, karena umumnya ditulis oleh tokoh bangsa dan isinya hanya hal-hal yang pokok saja. Konstitusi merupakan kumpulan asas-asas yang mengatur dan menetapkan kekuasaan dan pemerintah, hak-hak warga yang diperintah, dan hubungan keduanya.

Seiring perjalanan waktu, adakalanya teks konstitusi itu dinilai tidak jelas, kalimatnya sangat terbuka, kadang juga ambigu, sehingga memerlukan elaborasi. Elaborasi yang otoritatif dilakukan melalui pencarian ke sumber-sumber terpercaya, dan kemudian diberikan penafsiran oleh lembaga otoritatif juga. Harry H. Wellington, dalam bukunya Interpreting the Constitution, the Supreme Court and the Process of Adjudication (1990: 48) menggambarkan masalah ini dengan baik. “The text of the Constitution is authoritative. It is also vague, opentextured, sometimes ambiguous, an generally in desperate need of elaboration. The search for the authoritative sources of law is therefore the search for the interpretative tools”.

(Baca juga: Penafsiran Konstitusi dan Identitas Tafsir Konstitusi).

Konstitusi Indonesia adalah contoh yang menarik untuk dilihat, terutama bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan kata, frasa, ayat, atau pasal suatu Undang-Undang yang dimohonkan uji. Ketika melakukan pengujian (judicial review), Mahkamah Konstitusi merujuk pada teks konstitusi dan pada saat itulah Mahkamah Konstitusi langsung atau tidak langsung melakukan penafsiran. Tentu saja, ketika melakukan penafsiran terhadap teks konstitusi yang sangat otoritatif, tidak boleh dilakukan serampangan. Menafsir konstitusi punya cara, punya metode. Kalau begitu, bagaimana caranya?

Buku ‘Teori Penafsiran Konstitusi, Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi’ karya M. Ilham Hermawan, salah satu referensi yang layak untuk dipergunakan. Diangkat dari disertasinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ilham menyajikan kepada pembaca mulai dari pemahaman awal pentingnya penafsiran konstitusi dan perkembangan pengujian konstitusional hingga aliran dan teori penafsiran konstitusi. Membaca buku ini juga akan memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai hermeneutika, filsafat penafsiran yang berasal dari Dewa Hermes dalam era Yunani Kuno. Melalui hermeneutika, perdebatan para ahli konsitusi yang tidak memperoleh titik temu dapat didudukkan secara lebih baik (hal. 202).

Ilham menggunakan pisau analisis hermeneutika dari sudut pandang filosof Jerman, Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Pemikiran Gadamer dapat dikatakan sebagai puncak pemikiran hermeneutika, rentetan pemikiran dari epistemologi hingga ontologi. Gadamer mengatakan hermeneutika ialah suatu filsafat dan bukan metodologi ilmu penafsiran. Hermeneutika tidak meletakkan diri pada ilmu tertentu atau menyangkut suatu penafsiran yang ketat, melainkan sebuah pemahaman ontologis yang menyeluruh. Ilham menuliskan melalui pemikiran Gadamer, perdebatan teoritis dalam penafsiran konstitusi dianalisis dan dirumuskan ke dalam suatu pemikiran penafsiran lebih mendalam. Melalui hermeneutika dilahirkan apa yang disebut hermeneutika konstitusional (hal. 18).

Penafsiran konstitusi telah berkembang. Terhadap penafsiran konstitusi ini ada arus perdebatan utama sebagai jawaban atas pertanyaan apakah makna konstitusi itu statis atau berkembang. Perdebatan ini pada akhirnya melahirkan paham dalam penafsiran konstitusi. Mereka yang memiliki keyakinan bahwa makna konstitusi harus statis dan konstan, yang berarti makna harus sesuai dengan apa yang dirumuskan pertama kali, disebut originalist. Sebaliknya, mereka yang berkeyakinan bahwa makna konstitusi harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lazim disebut non-originalist (hal. 157).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua