Senin, 16 November 2020

Serah-Terima dan Pisah-Sambut Mulai Babak Baru Kepengurusan Peradi

DPN Peradi melaksanakan acara Serah Terima-Pisah Sambut Kepengurusan Masa Bakti di Kantor Sekretariat Nasional DPN Peradi, Jakarta pada Jumat (13/11).
CT-CAT
Acara Serah-Terima dan Pisah Sambut Kepengurusan Masa Bakti ditandai dengan penandatanganan bersama Berita Acara Serah-Terima Jabatan Kepengurusan DPN Peradi. Foto: istimewa.

Jumat (13/11), Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) telah melaksanakan acara Serah Terima-Pisah Sambut Kepengurusan Masa Bakti di Kantor Sekretariat Nasional DPN Peradi, Grand Slipi Tower Lantai 11, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta. Acara tersebut diwakili oleh Ketua Umum-Sekretaris Jenderal periode 2015-2020, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas Tampubolon, S.H., M.H.; kepada kepengurusan masa bakti 2020-2025—yang diwakili oleh Ketua Umum Terpilih, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. serta Sekretaris Jenderal, H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. Adapun momentum tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama Berita Acara Serah-Terima Jabatan Kepengurusan DPN Peradi.

 

Dalam sambutan pembuka mewakili Ketua Umum DPN Peradi, Ketua Harian R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H. menyampaikan bahwa acara serah-terima dan pisah-sambut sebenarnya merupakan mekanisme penting yang lazim dilakukan sebuah organisasi. Adapun berdasarkan AD/ART, acara ini juga dilaksanakan masih dalam tenggang waktu dua bulan sejak Munas III.

 

Acara tersebut memuat dua hal penting. Pertama, peralihan tugas dan tanggung jawab dari Pengurus Masa Bakti 2015-2020 ke Pengurus Masa Bakti 2020-2025. Kedua, yakni terkait peralihan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dari Pengurus Masa Bakti 2015-2020 ke Pengurus Masa Bakti 2020-2025. “Hal ketiga, dengan adanya serah terima ini, maka terjadi ‘pisah-sambut’, yaitu berpisah dengan kepengurusan yang lama dan menyambut kepengurusan yang baru. Dengan demikian, kegiatan ‘pisah-sambut’ masih sangat relevan jika dikaitkan dengan adanya ‘serah-terima’,” kata Dwiyanto.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Peradi 2015-2020, Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. optimis, Otto Hasibuan mampu memajukan dan mengembangkan Peradi. Ia berpesan kepada pengurus dan staf teranyar, untuk senantiasa menjaga eksistensi dan nama besar Peradi agar tidak menjadi organisasi yang karut-marut. 

 

“Kami yakin dengan pengurus yang baru, khususnya Pak Otto Hasibuan yang sudah punya pengalaman banyak bisa membawa organisasi kita lebih maju ke depan. Saya tentu mengharapkan, jagalah baik-baik organisasi yang sudah kita besarkan ini. Jika kita tetap konsisten dan konsekuen menjalankan organisasi ini, saya yakin pada akhirnya kita yang akan keluar sebagai penenang dari semua persoalan ini,” Thomas menambahkan.

 

Babak Baru Kepengurusan Peradi

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPN Peradi Periode 2015-2020, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru Peradi mampu meraih pencapaian lebih baik ketimbang masa kepengurusannya. Meski Fauzie mengakui, Otto adalah sosok advokat yang memiliki banyak kesibukan, ia yakin—dengan pembagian tugas yang telah ditentukan, Kepengurusan 2020-2025 akan berjalan dengan lancar. “Saya berharap, tata kelola ini tetap terkoordinasi dengan Ketua Umum, sehingga apa pun yang menjadi keputusan harus nyambung dengan ketua umumnya,” tutur Fauzie.

 

Sebelumnya, Peradi telah melaksanakan Munas III di Ciawi, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (7/10). Dalam forum tertinggi organisasi advokat tersebut, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. terpilih menjadi Ketua Umum Peradi Periode 2020-2025 dengan total suara 1.027. Ia unggul dari kandidat Ricardo Simanjuntak dan Charles Janer Natingor Silalahi yang masing-masing memperoleh 36 dan 58 suara.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua