Senin, 16 November 2020

Problem Unifikasi Hukum dalam Konteks Pluralisme Hukum Oleh: Muhamad Isna Wahyudi*)

​​​​​​​Terdapat konflik norma dalam peraturan perundang-undangan tentang hak nafkah pasca perceraian bagi istri muslim dalam perkara cerai gugat.
RED
Muhamad Isna Wahyudi. Foto: Istimewa

Unifikasi hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk menyatukan hukum sebagai hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara terlepas dari perbedaan agama masing-masing warga negara. Program unifikasi hukum akan lebih mudah dilakukan terhadap bidang hukum yang netral daripada bidang hukum yang tidak netral.

Bidang hukum yang sangat erat terkait dengan ajaran agama termasuk bidang hukum yang tidak netral, seperti bidang hukum keluarga. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termasuk dalam bidang hukum keluarga merupakan sebuah produk legislasi negara Indonesia yang patut diapresiasi.

Jika dikaji secara mendalam, dapat ditemukan ketentuan norma hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan bentuk kompromi antara ketentuan hukum perdata Barat dengan ketentuan hukum Islam. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 41 huruf c yang menyatakan: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”

Ketentuan Pasal 41 huruf c tersebut merupakan kompromi dari ketentuan hukum perdata Barat, yaitu Pasal 225 KUH Perdata yang menyatakan bahwa bila suami atau istri, yang atas permohonannya dinyatakan perceraian, tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka pengadilan akan menetapkan pembayaran, tunjangan hidup baginya dari harta pihak lain, dengan ketentuan dalam hukum Islam yang mengatur bahwa tunjangan nafkah pasca perceraian yang mencakup nafkah ‘iddah dan mut’ah hanya dibebankan kepada bekas suami, sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Persoalan yang muncul kemudian apakah ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dapat serta-merta diterapkan untuk semua warga negara? Dalam hal ini perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan kedudukan para pihak dalam perceraian antara hukum perdata Barat dengan hukum Islam yang berimplikasi terhadap hak atas nafkah pasca perceraian.

Ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tidak akan menemukan masalah jika diterapkan ke dalam perkara perceraian di peradilan umum yang tidak membedakan siapa yang mengajukan perceraian, dalam arti bahwa kedudukan antara suami dan istri adalah sama sebagaimana yang berlaku dalam hukum perdata Barat. Namun demikian, masalah muncul ketika ketentuan tersebut diterapkan dalam perkara perceraian di peradilan agama.

Di peradilan agama, perkara perceraian dapat dibedakan berdasarkan siapa yang mengajukan. Apabila perkara diajukan oleh suami, disebut perkara cerai talak, kewenangan pengadilan hanya sebatas memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak, dan suami memiliki kewajiban nafkah ‘iddah dan mut’ah terhadap bekas selama istri tidak nusyuz. Sementara apabila perkara diajukan oleh istri, disebut perkara cerai gugat, pengadilan berwenang untuk menjatuhkan talak suami terhadap istri, namun istri tidak berhak menuntut nafkah iddah dan mut’ah pasca perceraian.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua