Selasa, 17 November 2020

Menimbang Pentingnya Kewenangan Pengaduan Konstitusional

Karena salah satu pertanyaan yang muncul dari ruang Komisi III DPR adalah kesiapan lembaga MK dengan sembilan hakim konstitusi bila diberi kewenangan pengaduan konstitusional?
Aida Mardatillah
Ilustrasi MK. Hol

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Urgensi Constitutional Complaint Bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia”, Senin (16/11/2020) kemarin. Ada beberapa narasumber yang hadi dalam FGD ini, salah satunya Ketua Mahkamah Agung (MA) Periode 2001-2008 Prof Bagir Manan.  

Dalam paparannya, Bagir mengajukan pertanyaan mengapa MK perlu diberi wewenang tambahan berupa pengaduan konstitusional (constitutional complaint). Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila kewenangan ini diserahkan kepada MK. Pertama, jika ingin pengaduan konstitusional sebagai bagian dari kehidupan bernegara, demokrasi di Indonesia harus sehat dan diterima. Untuk mencapai hal ini, sistem demokrasi di Indonesia harus diperkuat.

Kedua, memperkuat negara hukum yang menekankan prinsip legitimasi kekuasaan. Ketiga, jika ingin menegakkan negara hukum, harus pula menjadikan tatanan kehidupan berlandaskan pemenuhan hak asasi manusia, yang bukan hanya sebagai aturan. “Jika MK benar-benar melaksanakan kewenangan pengaduan konstitusional ini, berarti melakukan perlindungan HAM secara utuh,” ujar Bagir Manan dalam FGD yang digelar secara virtual.

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengungkapkan pembahasan pengaduan konstitusional dalam konteks perubahan UU MK masuk bagian dari rekomendasi penataan kekuasaan kehakiman dan sistem hukum perundang-undangan di Indonesia. Saat pembahasan revisi UU MK di internal DPR beberapa waktu lalu, salah satu pilihan yang direkomendasikan pengaturan kewenangan pengaduan konstitusional melalui perubahan UU MK, bukan amandemen UUD Tahun 1945.

Dia menerangkan salah satu pertanyaan yang muncul dari ruang Komisi III DPR adalah kesiapan lembaga MK dengan sembilan hakim konstitusi bila diberi kewenangan pengaduan konstitusional. Arsul melihat dari beberapa kewenangan MK, salah satu beban cukup berat yakni penyelesaian perkara perselisihan hasil pilkada. “Akankah kinerja Hakim MK siap menegakkan prinsip konstitusi. Mengingat mitra lintas hakim MK yang benar-benar harus tetap terjaga independensinya?” (Baca Juga: Cerita Penghapusan Pasal Pengaduan Konstitusional dalam RUU MK)

Mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna saat membawakan materi berjudul “Segi-Segi Teoritik Pengaduan Konstitusional” mengawali bahasan tentang makna pengaduan konstitusional. Palguna mengatakan makna inti pengaduan konstitusional adalah pengaduan yang diajukan perorangan warga negara dengan alasan terlanggarnya hak konstitusionalnya akibat kelalaian lembaga atau pejabat negara dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh.

Menurutnya, dasar pemikiran ini merupakan bagian upaya mewujudkan gagasan negara demokrasi konstitusi di negara yang menganut prinsip supremasi konstitusi yang ditegakkan melalui supremasi pengadilan. Secara konstitusional, Palguna menerangkan Indonesia dikonsepsikan sebagai constitutional democratic state yang secara jelas dan tegas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua