Rabu, 18 November 2020

Melihat Sejumlah RUU Prolegnas 2021 Usulan DPR

Daftar RUU masih sebatas usulan belum bersifat keputusan yang nantinya bakal diputuskan Baleg DPR, pemerintah, dan DPD. Ada 27 RUU usulan dari berbagai komisi dan anggota dewan.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Badan Legislasi (Baleg) mulai merumuskan dan menyusun sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. DPR sendiri memproyeksikan sejumlah RUU masuk Prolegnas Prioritas 2021 yang diusulkan ke Baleg DPR. Nantinya tak semua RUU masuk prolegnas karena disesuaikan dengan kemampuan DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan target prolegnas prioritas.

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya menegaskan pihaknya telah menerima sejumlah masukan dan usulan dari sejumlah komisi di DPR. Tapi, nantinya tak semua usulan dapat dimasukan ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. Apalagi, target Prolegnas Prioritas 2020 tak semua dapat dirampungkan, RUU yang telah masuk dalam tahap pembahasan tingkat satu dan belum rampung pembahasannya bisa dimasukan kembali dalam Prolegnas 2021 (carry over).

“Tentu dalam penentuan jumlah prolegnas (DPR, red) harus realistis agar program yang ditetapkan bersama pemerintah dan DPD dapat tercapai,” ujar Willy Aditya dalam rapat panja penyusunan Prolegnas 2021, Selasa (17/11/2020). (Baca Juga: 7 Usulan Penataan Regulasi Nasional)

Tenaga Ahli Baleg DPR, Widodo mengaku telah mengkompilasi berbagai masukan dari alat kelengkapan dewan dan fraksi. Penetapan Prolegnas Prioritas 2021 tentunya mempertimbangkan evaluasi capaian Prolegnas 2020 sebanyak 37 RUU yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 52 RUU. Sisanya 16 RUU pun di-drop meski 16 RUU itu sudah ada draf dan naskah akademiknya. Oleh sebagian komisi, RUU tersebut yang di-drop itu kembali diusulkan agar masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Anggota Baleg Firman Subagyo menyoroti sejumlah RUU yang dikompilasi tenaga ahli Baleg. Seperti RUU Perubahan atas UU No.32/2022 tentang Penyiaran. Sebab, prinsip-prinsip terkait RUU Penyiaran sudah rampung dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kemudian RUU tentang Pemilu yang belum rampung penyusunanya di Komisi II DPR.   Sementara RUU tentang Ketahanan Keluarga dan RUU Larangan Minuman Beralkohol, Fraksi Golkar belum bersepakat. Selain itu, RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama. Bagi Firman, RUU tersebut belum menjadi bagian penting.

Dia menilai sensitivitas materi muatan RUU amat tinggi. Dia beralasan membahas perlindungan kyai dan guru ngaji, lantas bagaimana nasib tokoh agama-agama lain menjadi pertanyaan. “Bagaimana posisi pendeta, biksu, dan lainnya perlu dilindungi dan haknya sama. Agar RUU ini mengacu pada asas kebhinekaan,” harapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua