Kamis, 19 November 2020

RCEP: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia Oleh: Mursal Maulana dan Prof. An An Chandrawulan*)

​​​​​​​Jika Indonesia telah menyiapkan strategi dalam implementasi RCEP, maka RCEP diharapkan mampu menjadi building block terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, jika tidak RCEP mungkin saja bisa menjadi stumbling block.
RED
Prof An An Chandrawula dan Mursal Maulana. Foto: Istimewa

Di era globalisasi dan liberaliasi perdagangan, negara-negara di dunia terus melakukan kerja sama perdagangan internasional baik itu dalam tataran multilateral, regional dan bilateral. Tulisan ini merupakan pandangan akademis terkait dengan perkembangan hukum perdagangan internasional khususnya terkait dengan Perjanjian RCEP yang baru saja ditandatangani pada 15 November lalu.

Sebagaimana diketahui, sebelum World Trade Organization (WTO) didirikan, pada mulanya hubungan perdagangan antar negara cenderung dilakukan secara bilateral. Dalam sejarah perkembangannya, sistem perdagangan bilateral dipelopori oleh Inggris melalui program pengurangan tarif secara resiprokal (timbal balik) dari tahun 1860 hingga 1870.

Kemudian setelah Perang Dunia II berakhir, pendekatan secara bilateral mulai ditinggalkan dan negara-negara mulai beralih menggunakan forum perdagangan secara regional dan multilateral. Meskipun sistem perdagangan multilateral yang terstruktur dan terlembaga melalui forum WTO telah dibentuk, ternyata hal ini tidak berarti bahwa negara-negara mulai meninggalkan sistem perdagangan bilateral maupun regional melalui Preferential Trade Agreement (PTAs). Mayoritas negara-negara anggota WTO masih tetap menggunakan PTAs sebagai sarana untuk mencapai kebijakan perdagangan luar negerinya (foreign trade policy).

Mengapa Preferential Trade Agreements?

Mengapa negara membentuk PTAs? Terdapat beberapa alasan mengapa negara-negara melakukan kerja sama perdagangan melalui skema PTAs, namun tentunya alasan tersebut mempunyai tipologi yang berbeda tergantung dari aspek mana yang dikaji sehingga sangat sulit untuk menentukan jawaban mana yang paling tepat.

Sangat jarang pembentukan PTAs didasarkan oleh motif tunggal (single motive), misalnya motif ekonomi semata. Negara-negara anggota PTAs sering mempunyai tujuan yang tidak seragam terkait partisipasi mereka ke dalam PTAs, ada yang bertujuan untuk mendapatkan akses pasar hingga untuk mencari dukungan polilik luar negeri (political support).

Alasan lainnya mengapa negara-neagra membentuk PTAs adalah karena PTAs dapat meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi yang notabenenya dianggap lebih effisien dibandingkan dengan sistem perdagangan Multilateral WTO. Hal ini disebabkan karena lambannya proses perundingan perdagangan dalam sistem multilateral WTO itu sendiri.

Preferential Trade Agreements dalam Sistem Perdagangan Multilateral WTO

Pada umumnya, konsep pengaturan perdagangan internasional dalam sistem Multilateral WTO dan PTAs memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendorong perdagangan dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan perdagangan (trade barriers), atau dengan kata lain, kedua rezim ini berupaya untuk mewujudkan percepatan perwujudan proses liberalisasi perdagangan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua