Jumat, 20 November 2020

Brevet Daring IKHAPI Dukung Masyarakat Tingkatkan Kompetensi di Masa Pandemi

Brevet daring ini merupakan kerja sama IKHAPI dengan ITCI dan TBI yang dilangsungkan usai acara pembukaan pada Selasa (17/11).
CT-CAT
Pelatihan Brevet Executive IKHAPI Angkatan XV digelar secara daring, Rabu (18/11). Foto: istimewa.

Masih dalam upaya mendukung pemerintah memutus penyebaran Covid-19, Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) telah menyelenggarakan pelatihan Brevet Executive IKHAPI Angkatan XV secara daring pada Rabu (18/11). Brevet daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini merupakan kerja sama IKHAPI dengan Institute Konsultan Pajak Indonesia (Institute Tax Consultant of Indonesia-ITCI) dan Tax and Business Institute (TBI) yang dilangsungkan usai acara pembukaan pada Selasa (17/11).

 

Terdapat dua sesi dalam pelatihan ini. Pada sesi pertama yang berlangsung mulai pukul 10.00-12.00 WIB, narasumber Managing Director Eksakta Strategic, Sutan R.H. Manurung membahas beragam aspek terkait Pemeriksaan Pajak secara komprehensif. Mulai dari yang paling dasar, seperti definisi, ketentuan-ketentuan, jenis dan standar pemeriksaan, potensi sengketa, kewajiban dan wewenang pemeriksa maupun wajib pajak; hingga kriteria, tahapan, metode, serta teknik pemeriksaan dikupas secara teperinci. Pada sesi ini, dijelaskan pula beberapa contoh kasus, terutama dalam kaitannya dengan UU Cipta Kerja. Adapun di akhir sesi, brevet daring menyediakan ruang diskusi bagi para peserta untuk bertanya dan mempertajam pemahaman mereka.

 

Sementara itu, sesi kedua brevet daring fokus pada dua materi terpisah, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), dan Bea Meterai; serta Pajak Penghasilan untuk Orang Pribadi. Dalam sesi ini, Hotmarojohan Sitanggang selaku narasumber memaparkan sejumlah aspek, mulai dari definisi, subjek-objek pajak, tarif, cara pelunasan, hingga dasar hukum. Tersedia pula contoh soal atau kasus yang dapat digunakan sebagai simulasi perhitungan. Sesi pelatihan berlanjut dengan ujian yang diikuti peserta sebagai syarat kelulusan Brevet A/B.

 

Presiden IKHAPI, Joyada Siallagan, S.E., S.H., M.H., CTA., CITA berharap, di masa pendemi ini, masyarakat tetap bersemangat untuk meningkatkan kualitas kompetensi. “Melalui pendidikan brevet ini, IKHAPI turut mendukung Direkorat Perpajakan dalam sosialisasi kewajiban perpajakan kepada semua masyarakat, karena pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik dan benar bisa mendukung pemerintah untuk penerimaan negara yang muaranya bersinergi dengan pemerintah dalam pembiayaan penangulangan-penanggulangan akibat pendemi ini,” kata Joyada.

 

IKHAPI adalah organisasi profesi advokat pajak, konsultan perpajakan, edukasi, sosialisasi dalam pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai UU Pajak yang taat hukum. Sebagai sebuah organisasi, IKHAPI memiliki motto ‘Menegakkan Hukum Pajak yang Berkeadilan, Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak, serta Aktif dalam Pembangunan Hukum Nasional melalui Peningkatan Profesionalisme Praktisi Pajak hingga Membantu Meningkatkan Penerimaan Pajak’.

 








Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI).


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua