Perekonomian nasional mengalami resesi atau minus akibat pandemi Covid-19. Kegiatan usaha masyarakat di sejumlah daerah terpaksa terhenti karena terjadinya pembatasan sosial berskala besar. Menghadapi kondisi tersebut sejumlah perangkat di tingkat daerah dianggap memiliki peran penting untuk memulihkan perekonomian masyarakat.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keberadaan tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) yang selama ini telah menjadi wadah koordinasi antarinstansi dan stakeholders dalam meningkatkan akses keuangan di daerah.
“Saya memperoleh laporan telah ada laporan 32 TPAKD di tingkat provinsi dan 165 TPAKD di level kabupaten dan kota. Ini perlu terus ditingkatkan agar dapat menjangkau semua provinsi, dan semua kabupaten dan kota dan mempercepat perluasan akses keuangan dan pembiayaan di daerah,” jelas Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD), Kamis (10/12).
Dia menilai peningkatan akses keuangan ini penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak melalui inklusi keuangan. Dia meminta kepada TPAKD melakukan cara-cara extraordinary dalam melakukan beberapa hal. (Baca: OJK Yakini Inklusi Keuangan Solusi Percepat Pemulihan Ekonomi)
Pertama, lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan minat, meningkatkan kepercayaan terhadap industri keuangan. Masyarakat paham di mana memperoleh akses pembiayaan dan masyarakat mulai aktif menabung di lembaga-lembaga keuangan.
Oleh karena itu, cara-cara baru dalam melakukan sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan melalui berbagai cara-cara yang inovatif, termasuk cara-cara seni dan budaya yang sesuai dengan karakter kekinian, sesuai dengan karakter kelompok sasaran serta melibatkan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan termasuk kerja sama dengan para tokoh yang berpengaruh.
Kedua, TPAKD harus lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, kelompok-kelompok tani, terutama koperasi, sekaligus mendorong cara-cara korporasi yang dilakukan oleh koperasi masyarakat. Oleh karena itu pendampingan dan asistensi kepada masyarakat terus harus diintensifkan. Sekali lagi, dengan cara-cara yang inovatif sesuai dengan karakter kelompok-kelompok sasaran.