Perekonomian nasional mencatatkan resesi pada kuartal II dan III pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Situasi ini tidak akan berubah tanpa ada kebijakan progresif mengingat pembatasan sosial berskala besar masih terjadi pada beberapa waktu kedepan. Sehingga, perlu ada rangkaian kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian.
Presiden Joko Widodo menyatakan kondisi perekonomian pada 2020 sangat khususnya pada tiga kuartal terakhir. Perekonomian mengalami pertumbuhan minus sehingga dia berharap terdapat pemulihan pada 2021. Menurutnya, kebijakan ekonomi yang berjalan baik di tahun 2020 patut diteruskan terutama dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan kehidupan masyarakat.
“Pemerintah akan segera memberikan vaksin gratis ke seluruh masyarakat di awal 2021. Program vaksinasi ini diharapkan akan memberikan kepercayaan publik terhadap penanganan Covid-19 dan menimbulkan rasa aman di masyarakat. Dengan demikian, pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat berjalan dengan lebih cepat,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Sejumlah reformasi struktural yang telah disiapkan pemerintah di tahun ini diperkirakan akan mulai terlihat hasilnya di tahun 2021. Implementasi UU Cipta Kerja, melalui sejumlah Peraturan Pelaksanaan akan mulai diberlakukan pada Februari 2021 dan diharapkan akan mendorong aktivitas ekonomi-sosial masyarakat, mendukung masuknya investasi dan juga capital inflow.
Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau yang dikenal dengan nama Indonesia Investment Authority (INA), merupakan sumber pembiayaan pembangunan baru yang tidak berbasis pinjaman tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau ekuitas, diperkirakan akan mendorong pembangunan di berbagai sektor dan infrastruktur. (Baca: Pemerintah Terbitkan Dua PP Turunan UU Cipta Kerja di Sektor Investasi)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Pemerintah telah mempersiapkan langkah mendasar dengan melakukan reformasi struktural yang akan mulai di awal tahun 2021, diharapkan hasilnya sudah mulai terlihat di sepanjang tahun 2021.
“Pemerintah menggunakan momentum ini untuk meraih peluang dalam mendorong pemulihan ekonomi, dengan melakukan reformasi struktural melalui kemudahan berusaha, pemberian insentif usaha, dan dukungan UMKM, untuk memberikan kepastian usaha dan menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih baik, sehingga penciptaan lapangan kerja dapat terealisasi. Salah satu pendorong utama (key-driver) yang diandalkan adalah melalui UU Cipta Kerja,” ungkap Airlangga.