Pemerintah bakal mengkaji materi muatan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No.19 Tahun 2016 dengan membentuk Tim Kajian. Namun, kepastian merevisi UU ITE bergantung hasil kajian dari Tim tersebut. Tim Kajian bekerja selama tiga bulan untuk meneliti dan mendalami sejumlah pasal yang dinilai menjadi pasal karet.
“Tim akan mengkaji UU ITE yang dianggap masyarakat perlu direvisi karena katanya ada pasal-pasal yang bersifat karet,” ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof Mahfud MD sebagaimana dilansir Antara, Senin (22/2/2021). (Baca Juga: Sejumlah Alasan Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya Perlu Dicabut dari UU ITE)
Pembentukan Tim Kajian UU ITE ini didasarkan Keputusan Menkopolhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU tentang ITE. Tim Kajian diberi waktu selama tiga bulan hingga 22 Mei 2021 untuk mengkaji UU ITE ini. Hasilnya, bakal menjadi rujukan bagi pemerintah untuk memutuskan apakah UU ITE perlu direvisi.
Tim Kajian terdiri dari tiga kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenkopolhukam, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Mahfud menjelaskan, pembentukan Tim Kajian merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo kepada Kapolri yang meminta laporan-laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran UU ITE dilakukan secara hati-hati dan selektif.
Berdasarkan Keputusan Menkopolhukam 22/2021 ini, Menkopolhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna H Laoly, Menkominfo Jhonny G Plate, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit bertindak sebagai Pengarah Tim Kajian UU ITE. Sementara tim pelaksana kajian UU ITE dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, Sugeng Purnomo.
Tim pelaksana dibagi menjadi dua yakni Sub Tim I sebagai Perumus Kriteria Penerapan UU ITE diketuai oleh Staf Ahli bidang Hukum Kominfo, Prof Henri Subiakto. Sub Tim I bertugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal dalam UU ITE yang kerap dinilai multitafsir atau karet. Sedangkan Sub Tim II dipimpin Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Prof Widodo Ekatjahjana. Sub Tim II bertugas menelaah beberapa pasal dalam UU ITE yang dianggap multitafsir dan menentukan apakah perlu revisi atau tidak.
Terpisah, Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengatakan rencana merevisi UU ITE telah diusulkan agar masuk dalam Prolegnas Prioritas. Meski kandas akibat kurangnya dukungan parlemen, tapi belakangan Presiden Joko Widodo menyuarakan usulan revisi UU ITE. Meski terlambat, tapi bila pemerintah resmi memutuskan merevisi UU ITE menjadi angin segar bagi masyarakat luas, khususnya terhadap sejumlah pasal karet dalam UU ITE.