Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif untuk menarik minat investor masuk ke dalam negeri. Namun rupanya belum semua investor yang merealisasikan investasinya. Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil sejumlah perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas insentif pajak namun tak kunjung merealisasikan investasinya.
Menurut Bahlil, hal itu dilakukan pemerintah untuk menertibkan para pengusaha yang tidak menaati aturan, sekaligus sebagai realisasi wacana untuk mencabut insentif yang diberikan jika investor tidak juga merealisasikan investasi.
"Soal wacana yang pernah kita sampaikan ke teman pengusaha yang sudah mendapatkan fasilitas dari negara yang belum direalisasikan, wacana itu ada. Dan sekarang lagi kami dalami kenapa itu tidak jalan. Kalau memang tidak jalan, jangan kita berikan," katanya di sela konferensi pers virtual Implementasi UU Cipta Kerja dalam Kemudahan Berusaha, Rabu (24/2).
Meski mengancam akan mencabut insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance, Bahlil mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengecek masalah yang dihadapi investor yang tidak juga merealisasikan investasinya. (Baca: Kebijakan Insentif Pajak Harus Tepat Sasaran)
"Kalau kita sudah kaji jelas, kalau memang bisa jalan, ya kita jalankan. Kita bareng-bareng bantu mereka. Tapi kalau cuma mau akal-akalan pemerintah, ya pemerintah harus punya sikap," tambahnya.
Menurut Bahlil, sebagaimana kerap ia katakan, pengusaha tidak boleh mengatur negara. Namun, negara juga tidak boleh semena-mena kepada pengusaha. Pasalnya, pengusaha juga berkontribusi dalam menghasilkan devisa hingga menciptakan lapangan pekerjaan.
"Negara harus bantu pengusaha tapi kalau pengusaha yang tanda kutip, ya negara juga harus tegas. Nah disitulah kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan," katanya.