Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap kegiatan usaha secara global termasuk Indonesia. Kasus-kasus gagal bayar utang pelaku usaha kepada kreditur diperkirakan meningkat akibat pandemi Covid-19. Penyelesaian utang debitur tersebut dapat dilakukan melalui restrukturisasi hingga insolvensi melalui pengadilan.
Melihat kondisi tersebut, Asosiasi Praktisi Restrukturisasi dan Insolvensi Asia-Pasifik (APRIA) bersama Budidjaja International Lawyers, Oon & Bazul LLP, Singapore, and AJ Capital Advisory menyelenggarakan seminar daring bertajuk “Restructuring and Insolvency in Indonesia and Singapore-Solution for Business amidst Global Crisis” pada Jumat (26/3). Acara tersebut membahas mekanisme restrukturisasi dan insolvensi agar menjadi solusi bagi bisnis lintas yurisdiksi untuk bertahan dari krisis global dari perspektif hukum dan bisnis.
Dalam acara tersebut, Ketua Dewan Penasehat APRIA dan Managing Partner of Budidjaja Internasional Lawyers, Tony Budidjaja, menyampaikan pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru bagi para debitur dan kreditur. Dia menjelaskan meski terdapat berbagai regulasi pemerintah, tidak hanya Indonesia tapi juga kawasan Asia-Pasifik untuk merelaksasi dunia bisnis, namun belum mampu mendorong pemulihan perekonomian secara signifikan.
“Saat krisis global terus melanda ekonomi karena pandemi Covid-19, banyak bisnis dan pemberi pinjaman harus menanggapi secara proaktif yang baru dan menantang suasana bisnis. Bahkan pemerintah dari kawasan Asia-Pasifik berusaha memberikan solusi bagi pelaku usaha yang kesulitan melalui perubahan hukum dan peraturan masing-masing. Meskipun membantu, sayangnya, segelintir tindakan tersebut masih belum efektif dan berhasil sebagian besar gagal dalam memberikan dukungan ke sektor-sektor yang sangat terpengaruh oleh pandemi,” jelas Tony.
Dia melanjutkan saat kondisi keuangan global tertekan seperti ini menyebabkan angka restrukturisasi dan insolvensi meningkat pesat. Sehingga, dia mengingatkan agar pelaku usaha mewaspadai kondisi dan berbagai risiko pasar. Selain itu, dia juga menyampaikan pelaku usaha juga harus siap menghadapi kondisi saat peran pemerintah yang tidak lagi signifikan membantu pemulihan melalui kebijakan seiring pemulihan ekonomi.
“Saat ekonomi bergerak melambat turun selama pandemi, aktivitas berhubungan restrukturisasi dan insolvensi diperkirakan meningkat. Ketika dunia bisnis menyesuaikan dengan kondisi baru ini, sistem perdagangan dan perubahan kebiasan konsumen serta pengeluarannya, pemerintah perlahan-lahan akan menarik diri dalam pemulihan tersebut,” tambah Tony. (Baca: Memahami Seluk Beluk Proposal Perdamaian dalam PKPU dan Pailit)
Sementara itu, Hakim Agung Mahkamah Agung dan Ketua Kelompok Kerja Ease of Doing Business MA RI, Syamsul Ma’arif, menyampaikan pandemi Covid-19 memberi kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaiki regulasi mengenai restrukturisasi dan insolvensi. Menurutnya, melalui perbaikan aturan tersebut dapat membantu pemulihan ekonomi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi saat pandemi Covid-19 justru tercatat negatif dan pemulihannya masih bergerak lambat.