Berita

Mendorong Penerapan Transportasi Jakarta “Smart City” Melalui Perbaikan Regulasi

Berbagai permasalahan Jakarta yang terjadi saat ini akibat kebijakan pembangunan kota berjalan sendiri-sendiri.
Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
Diskusi online ‘Dialog Kebijakan: Menuju Seamless and Sustainable Mobility di Jakarta’, Rabu (14/4).
Diskusi online ‘Dialog Kebijakan: Menuju Seamless and Sustainable Mobility di Jakarta’, Rabu (14/4).

Provinsi DKI Jakarta mengusung program “Smart City” untuk menciptakan daerah yang ramah lingkungan sekaligus menjadikan kota cerdas, pintar, inovatif menggunakan teknologi informasi. Program ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan kota Jakarta seperti kemacetan, polusi udara dan sebagainya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Program tersebut dikukuhkan melalui Pergub DKI Jakarta Nomor 306 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta Smart City. Program Smart City ini diharapkan dapat membantu masyarakat beraktivitas apapun secara pintar di Jakarta. Salah satunya di sektor transportasi, dengan tawaran model konsep mobilitas transportasi Jakarta yang Smart, Seamless dan Sustainable.

Untuk menerapkan program Jakarta “Smart City” tersebut perlu perbaikan kebijakan. sehingga pembangunan kota dapat berjalan terencana. Berbagai permasalahan Jakarta yang terjadi saat ini akibat kebijakan pembangunan kota berjalan sendiri-sendiri.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Rudy Saptari, menyampaikan tantangan pembangunan Jakarta belum mengoptimalkan kepadatan kota dan masih berorientasi pada mobilitas kendaraan pribadi. (Baca: Pentingnya Data Faktual untuk Ciptakan Mobilitas Transportasi Jakarta yang Lebih Baik)

“Konsekuensinya jadi macet, ketidaksetaraan, degradasi lingkungan, peningkatan harga properti dan nilai tanah. Hal ini menyebabkan jarak rumah menjadi jauh bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Rudy dalam diskusi online “Dialog Kebijakan: Menuju Seamless and Sustainable Mobility di Jakarta”, Rabu (14/4).

Dengan berbagai tantangan tersebut, Rudy menjelaskan Pemprov DKI Jakarta mengubah kebijakan dari car-oriented development menjadi transit oriented development dan digital oriented development. Perubahan orientasi tersebut menjadi pembangunan yang mengoptimalkan kepadatan kota dengan pembangunan hunian vertikal dan terintegrasi transportasi.

Kemudian, pemprov juga memprioritaskan mobilitas ramah lingkungan seperti pejalan kaki, kendaraan ramah lingkungan dan angkutan umum. Bagi kendaraan pribadi, pemprov menyiapkan kebijakan disinsentif sehingga masyarakat beralih menggunakan transportasi umum.

Berita Terkait