Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan rasa duka cita serta menyesalkan terjadinya teror, kekerasan, dan pembunuhan bersenjata yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Teror ini belum berakhir, bahkan mencapai eskalasi yang semakin tinggi.
Kasus terbaru, terjadi pada Rabu (14/4). Guru, tukang ojek, dan rumah Anggota DPRD setempat menjadi korban. Syarief menilai, tindak kekerasan ini tidak dapat ditoleransi lagi. Untuk itu ia meminta kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas sekaligus mengevaluasi kebijakan penanganan KKB di Papua.
“Sudah saatnya pemerintah memikirkan berbagai skenario kebijakan yang extraordinary menyikapi aksi keji KKB yang tidak kunjung berakhir ini. Alokasi dana otonomi khusus (dana otsus) yang mencapai Rp127 triliun hingga tahun 2020, ada hal-hal tertentu yang mesti dievaluasi menyikapi persoalan di Papua,” ujar Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini.
Menurut Syarief, pendekatan ekonomi melalui instrumen dana otsus sepertinya belum mencapai hasil yang optimal. Padahal, alokasi dana Otsus setiap tahun mengalami peningkatan. Indeks pembangunan manusia yang rendah dan kemiskinan yang tinggi tentu menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas pendekatan dana Otsus.
Oleh karena itu, Syarief meminta agar pemerintah mengevaluasi kebijakannya secara lebih menyeluruh.
“Apakah pemerintah di samping akan tetap menggunakan instrumen ekonomi, melakukan tindakan tegas atas kondisi ketertiban masyarakat dan keamanan akibat perbuatan teror dan keji oleh kelompok-kriminal bersenjata terhadap Rakyat di Papua? Kedua pilihan kebijakan ini tenyata belum berhasil. Bahkan, tindakan teror dan kriminal KKB semakin meningkat ke skala yang berbahaya.untuk keutuhan NKRI,” katanya.
Syarief lantas menjelaskan, tata kelola dana otsus harus dievaluasi baik dari sisi perencanaan, penggunaan, maupun pertanggungjawabannya. Hal ini sangatlah penting mengingat jumlah dana yang begitu besar dan hasil yang tidak optimal. Pemerintah pusat harus tegas dalam memastikan penggunaan dana Otsus secara efektif dan tepat sasaran.
Dalam konteks domestik, penegasan status KKB jelas adalah Kelompok Kriminal Bersenjata yang memberikan legalitas dan hukum kepada Polri yang bisa dibantu oleh TNI dalam menanggulangi teror kekerasan dan pembunuhan terhadap Rakyat sipil di Papua. Adapun atensi publik dunia terhadap penyelesaian Papua menjadi salah satu tugas Pemerintah (Menlu) untuk melakukan diplomasi yang efektif di berbagai forum internasional.
“Persoalan Papua ini memang multidimensional dan melibatkan banyak faktor, sehingga solusinya pun harus integratif dan conprehensif. Namun begitu, pemerintah jangan kalah cepat dengan aksi-aksi keji KKB yang meneror warga sipil,” tutup Syarief.