Terbaru

Revisi UU ITE Cara Menjaga Keberlangsungan Demokrasi

Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menghendaki revisi UU ITE.
Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi risiko hukum UU ITE. BAS
Ilustrasi risiko hukum UU ITE. BAS

Gagasan merevisi UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus didorong. Sebab, upaya merevisi UU ITE dianggap menjadi bagian dalam menjaga keberlangsungan masyarakat dalam berdemokrasi. Khususnya kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi di ruang digital.

Demikian disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Masa Depan Demokrasi Pancasila, Urgensi Revisi UU ITE”, di Komplek Parlemen, Kamis (6/5/2021) kemarin. “Revisi UU ITE dilakukan untuk menjamin kebebasan berpendapat agar semakin menguatkan demokrasi Pancasila di Indonesia,” ujarnya. (Baca Juga: Pandangan 3 Pakar Hukum Terkait Penerapan UU ITE)

Dia menyoroti data Safenet tentang banyaknya kasus pidana yang menjerat warga yang tersebar di seluruh pelosok nusantara terkait jeratan UU ITE. Data Safenet per 30 Oktober 2020 menunjukan jumlahnya mencapai 324 kasus. Sebanyak 209 orang dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik di dunia maya.

Kemudian sebanyak 76 orang dijerat Pasal 28 ayat (3) tentang ujaran kebencian di dunia maya. Berikutnya, sebanyak 172 kasus dilaporkan berasal dari unggahan di media sosial. Menurut Bamsoet, begitu biasa disapa, Presiden Joko Widodo dalam rapat pimpinan TNI-Polri pada 15 Februari lalu menyampaikan semangat awal UU ITE menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika dan produktif.

“Presiden menekankan, jika implementasinya menimbulkan ketidakadilan, tidak menutup kemungkinan UU ITE perlu direvisi, termasuk menghapus pasal karet yang multitafsir,” ujarnya.

Bagi Ketua DPR periode 2014-2019 itu, desakan agar dilakukannya revisi terhadap UU ITE pun terekam dalam survei penelitian dan pengembangan salah satu harian nasional per Februari 2021. Data menunjukan, dari 1.007 responden berusia minimal 17 tahun yang tersebar di 34 Provinsi, menyatakan UU ITE perlu direvisi sebagian (47,4 persen). Kemudian perlu revisi menyeluruh (28,4 persen), tidak perlu revisi tetap seperti itu saja (10,3 persen) dan tidak tahu (13,9 persen).

Berdasarkan survei itu setidaknya masih banyak yang menginginkan UU ITE dilakukan revisi. Hal ini untuk menjamin kebebasan menyuarakan aspirasi di ruang digital dengan tetap menjaga  hak dan kewajiban sesama warga di mata hukum. Dengan begitu, dapat mewujudkan keadaban publik melalui keadaban daring (online civility). Kemudian revisi UU ITE diarahkan bagaiaman cara menangkal penyebaran berita bohong, konten pornografi, serta meredam masifnya ujaran kebencian melalui media sosial.

Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Slamet Uliandi berpendapat, revisi UU ITE menjadi kewenangan pembuat UU. Namun dalam rangka menjaga agar UU ITE tidak disalahgunakan, Kapolri pun telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Polri pun membentuk virtual police. Tujuannya menciptakan media sosial yang bersih, sehat, dan produktif, terbebas dari hoax dan hate speech. Bila ditemukan komunikasi atau konten yang berpotensi melanggar UU ITE di ruang publik, penegakan hukum dilakukan secara bertahap. Mulai dalam bentuk preventif, preemtif, dan kuratif.

Jenderal polisi bintang satu itu melanjutkan, virtual police bakal memberikan edukasi secara privat melalui direct message disertai kajian mendalam bersama para ahli. Bila pelaku mengikuti arahan virtual police, maka persoalan dianggap selesai. Sebaliknya bila tidak, korban yang merasa dirugikan dapat membuat laporan ke Polri. “Tidak boleh diwakilkan karena termasuk delik aduan,” ujarnya.

Kemunduran demokrasi

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Prof Jimly Ashiddiqie berpendapat, kemunduran demokrasi tak hanya terjadi di Indonesia, namun banyak di negara lainnya. Gejalanya dipengaruhi berbagai faktor. Antara lain munculnya gejala kekerasan keagamaan, rasisme, dan diskriminasi politik berdasarkan SARA. Kemudian berkembangnya praktik perpanjangan masa jabatan pemerintahan maupun praktik demokrasi tanpa pergantian kekuasaan serta adanya praktik benturan kepentingan antara bisnis dan politik. 

“Ditambah menguatnya gejala deinstitusionalisasi politik yang tidak sejalan dengan upaya pembangunan Demokrasi Pancasila. Terlihat dari maraknya buzzer, hingga aktivitas pejabat publik di media sosial yang justru tidak bisa membedakan mana ranah privat dan ranah jabatan,” katanya.

Anggota Dewan Pakar Brain Society Center, Alfan Alfian menyorot praktik kebebasan berpendapat yang mengalami penurunan. Pasalnya banyak kendala yang dialami masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan ekspresinya. Dengan begitu, berdampak terhadap penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Makanya, kata Alfan, menjadi wajar publik ramai-ramai mendorong dan menyuarakan revisi UU ITE.

Dosen Pasca Sarjana Ilmu Politik Univesitas Nasional itu menilai Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara kampiun demokrasi. Bahkan menjadi contoh bagi banyak negara lainnya.  Sebab di saat Amerika masih sibuk dengan politik identitas, Indonesia mampu melewatinya.  “Sebagai negara yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan, kita juga sukses memadukan demokrasi dengan kemajemukan,” katanya.

Berita Terkait