Menurut ajaran agama apapun, seorang anak yang melawan orang tua merupakan sebuah bentuk dosa. Bahkan ada cerita legenda yang cukup terkenal sebagai pengantar tidur seperti Malin Kundang yang malu untuk mengakui ibunya yang terlihat tua dan miskin sehingga akhirnya dikutuk oleh sang ibu menjadi sebuah batu.
Cerita zaman sekarang, durhaka terhadap orang tua sangatlah beragam. Ada seorang anak yang sampai tega memukul orang tua bahkan sampai membunuh karena tidak mau memberikan yang diminta sang anak. Atau bahkan, ada seorang anak yang merasa tidak adil dalam pembagian warisan sehingga tega melakukan perbuatan yang dianggap melawan orang tua seperti berkata kasar atau intimidasi secara fisik maupun psikis kepada orang tua.
Teranyar, awal Maret 2021 lalu ada seorang anak di Semarang yang tega mempolisikan ibunya. Sang anak melaporkan ibu ke polisi terkait dengan persoalan tanah warisan. Sang ibu diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemalsuan dan keterangan palsu dalam fakta otentik tanah warisan.
Seyogianya, hubungan antara anak dan orang tua sangatlah erat. Akibatnya tak sedikit orang tua yang memikirkan warisan bagi sang anak meski terkadang pernah dikecewakan oleh sang anak. Namun, tak jarang pula, karena hubungan yang tak harmonis menyebabkan tersendatnya pada pembagian warisan.
Hal ini memicu pertanyaan, apakah anak yang melawan orang tua tetap akan mendapatkan waris? Sampai sejauh mana durhaka atau dianggap melawan orang tua sehingga anak tersebut dianggap putus dalam hubungan anak dan orang tua dalam hukum waris.
Dalam sebuah jurnal berjudul, Kedudukan Anak Durhaka dalam Hak Mendapat Waris (Telaah Terhadap KHI Pasal 171 Poin c, Pasal 173 dan Pasal 174), Amin Songgirin menyebutkan bahwa, kedudukan anak durhaka terhadap KHI Pasal 171 poin c dan Pasal 174 tetap sebagai ahli waris dan mendapatkan hak waris.
Tapi, jika dilihat dari kedudukan anak durhaka terhadap KHI Pasal 173 poin (a), bahwa ahli waris durhaka hilang hak mendapatkan warisan jika melakukan durhaka (khusus), karena sebab membunuh. Berikutnya, kedudukan anak durhaka terhadap KHI Pasal 173 poin (b), perlu diperkuat dengan tindak pidana atau perdata yang dengan sengaja untuk mempercepat proses pembagian harta waris. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi definisi “durhaka” pada persoalan Hukum Kewarisan Islam.