Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia merupakan peringatan (warning) bagi ketahanan siber Indonesia. Karena itu dibutuhkan langkah antisipasi yang efektif bagi perlindungan data pribadi setiap warga negara.
"Dugaan kebocoran data masyarakat Indonesia menjadi bukti perlindungan data pribadi di Indonesia masih sangat lemah. Dan ujung-ujungnya masyarakat yang selalu menjadi korban," kata Guspardi di Jakarta, Minggu (23/5/2021) seperti dikutip Antara.
Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengkonfirmasi bahwa kebocoran data bukan berasal dari kementerian tersebut. Dia menjelaskan, dari hasil analisis Tim Ditjen Dukcapil Kemendagri telah memastikan dugaan kebocoran 279 juta data penduduk bukan bersumber dari instansinya.
Guspardi mengatakan dari hasil penelusuran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang disampaikan juru bicaranya telah menemukan dugaan bahwa sampel data yang beredar identik dengan data dari BPJS Kesehatan. "Kemenkominfo semestinya mengambil langkah cepat dengan memblokir segera situs Raidforums.com, sehingga akses ke situs tersebut tidak bisa dilakukan," ujarnya.
Dia juga berharap Komisi IX DPR segera memanggil direksi BPJS Kesehatan untuk dimintai keterangannya terkait dugaan kebocoran data tersebut. Menurut dia, pemanggilan tersebut sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
"Pemerintah juga harus segera menginvestigasi kasus dugaan kebocoran data 297 juta penduduk Indonesia. Apakah benar website BPJS Kesehatan yang berhasil dibobol atau sistem informasi lain yang diretas," pintanya.
Aparat penegak hukum dan lembaga terkait juga harus segera bertindak untuk mencari tahu apa penyebab dan siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran data yang diperjualbelikan di forum peretas Raidforums.com dan sekarang viral di media sosial.