Sejak amandemen UUD 1945, larangan privatisasi sudah tidak diberlakukan lagi. Akan tetapi, hak menguasai negara tetap berlaku sesuai Pasal 33 UUD 1945, sehingga makna hak menguasai negara bagi pemerintah lebih tertuju hanya sebagai regulator. Sedangkan fungsi sebagai operator dapat diprivatisasikan.
Demikian keterangan yang disampaikam Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UUI) Tri Hayati selaku Ahli yang dihadirkan PT Pertamina sebagai Pihak Terkait dalam sidang ke-10 pengujian UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).
“Sebelum amandemen adanya larangan privatisasi untuk sektor yang menyangkut kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak, berarti peran Pemerintah selaku regulator dan operator, pelaku usaha melalui BUMN Pertamina. Sesudah amandemen, larangan privatisasi sudah tidak diberlakukan lagi,” kata Tri Hayati dalam sidang perkara No. 61/PUU-XVIII/2020 di Ruang Sidang MK, Senin (7/6/2021) seperti dikutip laman MK.
Ahli Hukum Pertambangan UI ini melanjutkan pasca amandemen Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, negara adalah pihak yang berperan sebagai pemegang hak penguasaan dan pemerintah sebagai pengelola serta rakyat sebagai pemilik sumber daya alam. Peran pemerintah dalam menjalankan hak menguasai negara, lebih tertuju sebagai pembuat kebijakan guna mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia.
“Yang terpenting dalam penguasaan sumber daya alam dapat memberikan kemanfaatan bagi rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik dilakukan oleh pemerintah maupun privat. Hal yang paling utama kegiatan pengusahaan sumber daya alam tetap di bawah kendali pemerintah selaku pemegang hak penguasaan negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah,” kata Tri.
Tri memaparkan politik hukum pengelolaan migas di era Reformasi telah mengubah paradigma privatisasi sektor sumber daya alam. Sejatinya, evaluasi dan perubahan terhadap UU No. 44 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1971 yang menghasilkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah menyatakan hak menguasai negara terhadap pengelolaan sumber daya alam tidak lagi di tangan Pertamina.
“Penguasaan negara diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dan selanjutnya Pemerintah membentuk badan pelaksana,” lanjutnya.