Baru-baru ini Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memangkas hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kepada Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun. Putusan ini dianggap janggal karena Pinangki terbukti melanggar Pasal 11 UU Tipikor (suap), Pasal 3 UU Pencucian Uang, dan Pasal 15 jo 13 UU Tipikor (mufakat jahat korupsi) dengan total ancaman hukuman maksimum, jika dijumlahkan (meski tidak dimungkinkan KUHP) 28 tahun!
Yang memperburuk keadaan, perbuatan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, sangat terencana (termasuk melibatkan banyak aktor), dan hampir mengugurkan upaya negara mengeksekusi penjara buronan kakap Joko Tjandra. Meski besar hukuman tersebut sama dengan tuntutan JPU (yang juga mendapatkan sorotan negatif), ada rasa ketidakproporsionalitas di dalamnya.
Cara menentukan hukuman
Bagaimana seharusnya hakim menentukan berat ringannya hukuman? Ini pertanyaan sulit. Yang pasti, hakim tidak boleh keluar dari ketentuan hukum, baik ancaman pidana minimum dan (terutama) maksimum dalam UU, atau (jika ada) sentencing guidelines -pedoman menentukan hukuman di antara hukuman minimum dan maksimum dalam UU yang biasanya rentangnya luas.
Memang tidak ada hukum yang dilanggar oleh putusan PT ini. Sentencing guidelines Tipikor (SG) yang disusun MA (Perma 1/2020) juga tidak wajib dipedomani karena hanya mengatur perbuatan dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, meski jika kita meminjam rentang hukuman dan pola pengaturan faktor penentu hukuman dalam SG tersebut sebagai analogi, hukuman 4 tahun ini mungkin akan dianggap keluar (lebih rendah) dari pedoman tersebut.
UU atau SG juga umumnya mengatur faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penghukuman, termasuk alasan peringan dan pemberat. Hal ini (seharusnya) berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan yang dianut. Jika tujuan pemidanaannya adalah mencegah kejahatan dengan menimbulkan rasa takut (deterrent) -yang merupakan tujuan pemidanaan dalam UU Tipikor, maka Pinangki wajar dihukum berat untuk memberikan pesan luas ke masyarakat, terutama aparat. Apalagi ini kasus yang menarik perhatian publik. Jika tujuan pemidanaannya retributif (desert), maka yang perlu dipertimbangkan adalah kesesuaian (proporsionalitas) antara kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Dalam ukuran inipun, hukuman 4 tahun ini bisa dianggap tidak proporsional sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
Alasan peringan dan pemberat yang janggal
Masalah yang paling jelas adalah pertimbangan (alasan peringan) yang digunakan hakim PT untuk menjustifikasi pengurangan hukuman. Empat pertimbangan pokok diberikan (Putusan No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI). Pertama, ada keterlibatan pihak lain yang turut bertanggungjawab dalam perbuatan pidananya. Pertimbangan ini janggal karena umumnya (termasuk dalam KUHP) pidana yang dilakukan lebih dari satu orang merupakan faktor pemberat karena mengindikasikan perencanaan yang serius/matang dan kesungguhan melakukan kejahatan. Apalagi menimbang peran sentral Pinangki dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Lain jika, misalnya, ia hanya pelaksana lapangan (suruhan) atau pembantu.
Kedua, terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan ikhlas dipecat dari profesi jaksa. Dua alasan pertama ini sangat subyektif. Karenanya di beberapa negara dan terutama menurut teori hukum, pengakuan bersalah (plead guilty) serta penyesalan (remorse) harus dinilai dari perbuatan riil atau manifestasi hal-hal tersebut, misal: terdakwa menyerahkan diri sebelum proses penyidikan (atau setidaknya sebelum sidang pokok perkaranya); kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan, termasuk tidak menutupi atau membantu membuktikan kesalahan pelaku lain; memberikan restitusi pada korban sebelum sidang.