Kudeta yang dilakukan militer terhadap pemerintahan sipil Myanmar sejak 1 Februari 2021 silam berujung krisis yang sampai sekarang belum berakhir. Pada banyak wilayah di Myanmar terjadi bentrokan antara aparat dengan masyarakat sipil yang menolak kudeta militer yang cukup banyak korban jiwa di negara tersebut.
Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jaelani mengatakan situasi di Myanmar awal tahun ini sangat tidak terduga. ASEAN selaku organisasi di kawasan telah melakukan berbagai langkah/upaya untuk mencari solusi terbaik. Tapi situasi yang berkembang saat ini semakin suram dan jumlah korban terus meningkat.
Abdul menegaskan ASEAN harus mempertimbangkan langkah terbaik untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. Untuk itu, Junta militer Myanmar harus didorong untuk melaksanakan 5 poin Konsensus ASEAN. Pertama, kekerasan harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri. Kedua, segera memulai dialog antara semua pihak untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.
Ketiga, utusan khusus ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait. Menurutnya, agar 5 poin itu dapat dilaksanakan junta militer Myanmar, ASEAN harus mampu bertindak/bergerak bersama.
“5 poin konsensus ASEAN itu satu-satunya jalan keluar dan merupakan keharusan untuk diimplementasikan demi kesejahteraan masyarakat Myanmar dan keamanan di kawasan (Asia Tenggara, red),” kata Abdul Kadir Jaelani dalam webinar yang diselenggarakan Hukumonline bertajuk ”Encouraging ASEAN Community to Promote Peace in Myanmar", Kamis (17/6/2021). (Baca Juga: Hukumonline Gelar Webinar Internasional Mendorong Perdamaian di Myanmar)
Menurutnya, ASEAN harus mempercepat penunjukan dan pengiriman utusan khusus ASEAN ke Myanmar. Di sisi lain, Junta militer harus menghormati konsensus ASEAN itu dan memberikan akses masuk kepada utusan khusus agar dapat bertemu dengan semua pihak yang terlibat termasuk tahanan politik. Negara anggota ASEAN juga bisa menggunakan cara menjalin hubungan diplomatik untuk meraih dukungan (lembaga, red) internasional lain guna mendorong terciptanya solusi damai di Myanmar.
“Paling penting 5 poin konsensus ASEAN itu harus dilaksanakan secara transparan,” pintanya.
Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jaelani.
Chief Content Officer Hukumonline, Amrie Hakim, mengatakan webinar ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa April 2021 lalu yang membahas persoalan krisis di Myanmar. “Ini komitmen kami terhadap isu, dan dukungan untuk Myanmar,” ujarnya.