Pengakuan NUG oleh ASEAN Pintu Masuk Akhiri Konflik di Myanmar
Utama

Pengakuan NUG oleh ASEAN Pintu Masuk Akhiri Konflik di Myanmar

Sebagai upaya membuka ruang dialog antara pihak junta militer dan Pemerintah Persatuan Myanmar (National Unity Government/NUG) menuju kesepakatan damai.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Ketua Misi Pencari Fakta International Independen Dewan HAM PBB di Myanmar, Marzuki Darusman saat webinar bertajuk 'Encouraging ASEAN Community to Promote Peace in Myanmar', Kamis (17/6/2021). Foto: RES
Ketua Misi Pencari Fakta International Independen Dewan HAM PBB di Myanmar, Marzuki Darusman saat webinar bertajuk 'Encouraging ASEAN Community to Promote Peace in Myanmar', Kamis (17/6/2021). Foto: RES

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar Februari 2021 lalu menyebabkan negara itu mengalami krisis atau konflik berkepanjangan yang masih berlangsung hingga saat ini. Seperti dikabarkan sejumlah media, bentrokan kerap terjadi antara aparat junta militer dengan kelompok pro demokrasi di Myanmar.  

Ketua Misi Pencari Fakta International Independen Dewan HAM PBB di Myanmar Marzuki Darusman mengingatkan ASEAN harus mendorong terwujudnya perdamaian di Myanmar. Dalam pertemuan ASEAN di Jakarta April 2021 lalu, disepakati ada 5 poin konsensus untuk menyelesaikan persoalan di Myanmar.

Pertama, kekerasan harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri. Kedua, segera memulai dialog antara semua pihak untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan. Kelima, utusan khusus dan delgasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Menurut Marzuki, satu-satunya cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan krisis di Myanmar yakni melalui dialog. Tapi sebelum dialog itu digelar para pihak harus diakui keberadaan baik junta militer dan Pemerintah Persatuan Myanmar (National Unity Government/NUG).

“Masyarakat internasional dan kawasan (PBB dan ASEAN, red) harus mempertimbangkan untuk mengundang NUG dalam posisi yang sama untuk berdialog. ASEAN secara bertahap perlu mengakui NUG sebagai pemerintahan yang mendapat legitimasi rakyat Myanmar,” kata Marzuki Darusman dalam webinar yang diselenggarakan Hukumonline bertajuk ”Encouraging ASEAN Community to Promote Peace in Myanmar", Kamis (17/6/2021).  (Baca Juga: 5 Poin Konsensus ASEAN, Solusi Atasi Krisis di Myanmar)  

Jika ASEAN tidak bisa mewujudkan dialog tersebut, Marzuki menyarankan negara-negara anggota ASEAN bisa melakukan inisiatif untuk melakukannya. Setidaknya ada 2 negara ASEAN yang berpotensi mengupayakan penyelesaian melalui jalur dialogi yakni Indonesia dan Thailand. Melalui dialog diharapkan dapat mengakhiri kebuntuan dalam penyelesaian krisis di Myanmar secara damai.

Selain itu beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melemahkan kekuatan junta militer yakni melalui embargo senjata dan menghentikan pasokan finansial militer atau thatmadaw di Myanmar. Kudeta militer di Myanmar, menurut Marzuki merupakan serangan langsung terhadap demokrasi di kawasan ASEAN. “Jika ASEAN mengakui keberadaan NUG, maka akan mempengaruhi cara junta militer untuk berperilaku. Karena junta militer Myanmar bersandar pada dukungan ASEAN,” kata Marzuki.

Tags:

Berita Terkait