Ketua DPR: VGR Tak Boleh Hilangkan Hak Rakyat Peroleh Vaksin Gratis
Terbaru

Ketua DPR: VGR Tak Boleh Hilangkan Hak Rakyat Peroleh Vaksin Gratis

Puan berharap tidak ada lagi tudingan-tudingan bahwa negara “berbisnis” di tengah penderitaan rakyat. .

Oleh:
Agus Sahbani
Bacaan 4 Menit
Vaksinasi Covid-19. Foto: RES
Vaksinasi Covid-19. Foto: RES

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah bahwa vaksin gotong royong (VGR) untuk individu tidak boleh menghilangkan hak warga untuk mendapatkan vaksin gratis yang diberikan negara. Puan menilai vaksin gratis adalah hak dasar warga atas pemenuhan hak  kesehatan dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

"Vaksin gratis adalah hak dasar seluruh warga. Hak itu tidak boleh dihilangkan, bahkan tak boleh dikurangi sedikit pun dengan adanya vaksin gotong royong," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/7/2021) seperti dikutip Antara.

Ia menegaskan VGR untuk individu harus mencerminkan semangat bersama seluruh elemen bangsa untuk mempercepat program vaksinasi pemerintah dengan memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat yang belum terjangkau. Menurut dia, makin cepat program vaksinasi yang dibantu seluruh elemen bangsa, maka makin cepat bangsa Indonesia mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) dan keluar dari pandemi Covid-19.

"Mereka yang berlebih, membantu mereka yang kekurangan agar cepat divaksin. Itu adalah esensi gotong royong dalam vaksin gotong royong ini," kata dia. (Baca Juga: Tolak Vaksinasi Berbayar! Kesehatan Masyarakat Tidak untuk Dikomersialkan)

Puan mengatakan Pemerintah harus membuat aturan main yang jelas tentang VGR individu dan dengan cepat mensosialisasikannya secara luas kepada masyarakat. Bagi mantan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu, hal tersebut termasuk sosialisasi bahwa VGR tidak menggunakan dana APBN atau vaksin hibah.

"Harus disampaikan terus-menerus bahwa vaksin gotong royong bukan dari APBN, bukan menggunakan uang rakyat, dan bukan hasil hibah dari mana pun. Saya berharap tidak ada lagi tudingan-tudingan bahwa negara ‘berbisnis’ di tengah penderitaan rakyat," kata dia.

Ia juga meminta pemerintah memastikan fasilitas dan tenaga kesehatan (faskes-nakes) yang melayani VGR untuk individu sama sekali tidak menggunakan sumber-sumber pendanaan negara dan hibah. Menurut dia, harus dipastikan vaksin yang berbayar ini terpisah sama sekali pengelolaannya dengan vaksin gratis.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait