Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal-Pasal Tertentu dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB UU ITE) itu disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Moh. Mahfud MD, akhir Juni 2021 lalu.
Pertanyaan pertama yang mungkin diajukan banyak pihak, apa dampak pentingnya SKB itu terhadap penerapan UU ITE yang sudah berlangsung selama ini? “Harusnya tidak mengikat hakim, karena bukan undang-undang,” kata Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia kepada Hukumonline.
Jawaban Topo ini seolah menegaskan setidaknya dua hal. Pertama, SKB ITE tidak mengubah substansi normatif UU ITE. Kedua, jika akhirnya perkara berkaitan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 UU ITE yang diberikan pedoman implementasi oleh SKB UU ITE itu tetap masuk ke tahap persidangan, para hakim tidak terikat sama sekali dengan SKB tadi dalam membuat putusan.
Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati memberi penjelasan tambahan soal konsep Keputusan Bersama. “Dulu ‘Keputusan’ itu sebenarnya memang bisa berisi penetapan saja, pengaturan saja, atau penetapan sekaligus pengaturan. Namun, sejak UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan semua istilahnya diubah menjadi Peraturan,” kata Hakim Konstitusi periode 2008-2018 kepada Hukumonline.
