Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah perlu mendesain stimulus produktif bagi pelaku usaha agar bisa memenuhi kewajiban, seperti mencicil pinjaman, membayar operasional perusahaan, dan membayar gaji karyawan. Desain tersebut diperlukan oleh pelaku usaha terutama apabila pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 26 Juli 2021.
Hariyadi juga mengharapkan adanya konsistensi lembaga keuangan atas implementasi POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
"Pelaku usaha menilai implementasi harus bisa berjalan secara seragam, karena di lapangan banyak lembaga keuangan memberikan keringanan yang berbeda-beda, seperti penurunan bunga, perpanjangan jangka waktu, dan pengurangan tunggakan pokok," kata Hariyadi seperti dilansir Antara.
Selama ini, ia masih menemukan otoritas yang menekan pihak perbankan agar rigid dalam restrukturisasi utang pengusaha. Hal ini mengakibatkan pihak perbankan mengalami kebingungan. (Baca: Perpanjangan PPKM Darurat dan Harapan Pelaku Usaha)
"Ini harus jadi perhatian karena kami berharap seluruh elemen negara satu prinsip dalam penyelesaian yang terkait restrukturisasi," kata Hariyadi.
Dia juga meminta pengupahan buruh bisa didasarkan pada kesepakatan antara pelaku usaha dengan pekerja. Karena itu, implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2/2021 sebaiknya dapat disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha.
Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebutkan ada satu hingga dua toko ritel tutup setiap hari akibat mengalami kebangkrutan yang dipicu pandemi COVID-19.