10 Artikel Klinik Terpopuler:

​​​​​​​Dari Syarat Adopsi Anak Hingga Jerat Pidana Pemakai Kartu Vaksin Palsu

​​​​​​​Jerat hukum pengguna prostitusi anak hingga bisakah dijerat UU ITE jika gibahin orang di grup chat turut dibahas Klinik Hukumonline.
Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
​​​​​​​Dari Syarat Adopsi Anak Hingga Jerat Pidana Pemakai Kartu Vaksin Palsu
Hukumonline

Memasuki awal pekan keempat bulan Juli 2021, Klinik Hukumonline senantiasa menyajikan berbagai informasi hukum dalam bentuk artikel yang ringkas dan mudah dicerna untuk mewujudkan masyarakat #MelekHukum. Tidak hanya berbentuk artikel, kami juga mengemas informasi hukum ke dalam berbagai infografis dan video YouTube.

Buat kamu yang butuh jawaban cepat, kamu bisa ngobrol langsung dengan chatbotLegal Intelligent Assistant (LIA). Atau kalau kamu lagi buru-buru dan tidak sempat membaca artikel yang panjang, kamu bisa loh menikmati ragam obrolan hukum di Hukumonline Podcast yang bisa didengar melalui berbagai platform podcast yang tersedia.

Dari pemantauan sepekan terakhir, berikut ini kami sajikan 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial. Dari syarat adopsi anak hingga jerat pidana pemakai kartu vaksin palsu. Simak terus sampai akhir ya!

Untuk mengangkat anak, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Salah satunya si anak belum berusia 18 tahun. Apa lagi kemudian syaratnya?

Penipuan bermodus operandi jual beli online bisakah dijerat menggunakan pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?

Seorang suami mengeluhkan rumah tangganya yang selalu bertengkar karena istrinya memiliki sifat terlalu egois dan tidak pernah menghargai suami. Mereka saat ini sedang dalam proses perceraian. Jika sang suami khawatir pengasuhan anak jatuh pada si istri, langkah apa yang bisa dilakukan?

Bangunan gedung yang dibangun harus memenuhi ketentuan aspek kesehatan, salah satunya meliputi sistem pengelolaan air berupa penyediaan air minum, air limbah, dan air hujan. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemilik bangunan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Berita Terkait