Tokoh Masyarakat, Agama, dan Politisi Harus Jadi Teladan Taat PPKM
Pojok MPR-RI

Tokoh Masyarakat, Agama, dan Politisi Harus Jadi Teladan Taat PPKM

Tokoh masyarakat, agama, dan para pejabat daerah harus memberi teladan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penyebaran virus korona.

Oleh:
Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Foto: istimewa.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Foto: istimewa.

Jumlah kasus harian Covid-19 di luar Jawa-Bali mendominasi total kasus nasional. Tokoh masyarakat, tokoh agama, para pejabat daerah harus memberi teladan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penyebaran virus korona.

 

"Sangat memprihatinkan, di saat virus korona merebak di sejumlah daerah, di saat yang sama terungkap sejumlah politisi, lurah, dan tokoh agama di beberapa daerah kedapatan melanggar PPKM di sejumlah daerah," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/8).

 

Saat membuka rapat terbatas, Sabtu (7/8), Presiden Joko Widodo mengatakan pergerakan kasus baru di luar Jawa-Bali meningkat signifikan dalam dua pekan terakhir. Ini terjadi saat tren kasus di Jawa-Bali justru mulai menurun.

 

Data pemerintah pada 25 Juli 2021 menyebutkan, tambahan kasus Covid-19 harian di luar Jawa-Bali mencapai 13.200 kasus atau 34% dari total kasus baru nasional. Pada 1 Agustus 2021, wilayah luar Jawa-Bali menyumbang 13.589 kasus baru atau 44% dari total kasus baru nasional. Kemudian pada 6 Agustus 2021, porsi Luar Jawa-Bali mencapai 21.374 kasus, setara 54% dari total kasus baru nasional. 

 

Sangat disayangkan seiring dengan catatan peningkatan kasus harian di luar Jawa-Bali itu, ujar Lestari, pada Minggu (8/8), sejumlah politisi terjaring razia, diduga melanggar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Sumatera Utara.

 

Bukan hanya politisi, ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, di sejumlah daerah juga kedapatan lurah, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat yang dengan sengaja menggelar pesta pernikahan di tengah kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.

 

Menurut Rerie, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan politisi seharusnya menjadi panutan masyarakat dalam pelaksanaan sejumlah kebijakan pengendalian Covid-19 di tanah air. Bukan malah memberi contoh melanggar kebijakan, tambahnya, yang berdampak menghambat upaya-upaya pengendalian Covid-19 di negeri ini.

Tags: