Kondisi pemberantasan korupsi terus menjadi perhatian publik seiring dipublikasikannya hasil temuan Ombudsman RI (ORI) mengenai pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ombudsman menyatakan terdapat berbagai penyimpangan atau maladministrasi mulai dari proses pembentukan aturan teknis Peraturan KPK Nomor 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.
Atas temuan tersebut, Ombudsman merekomendasikan tindakan korektif khususnya kepada KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, kedua lembaga tersebut menolak rekomendasi Ombudsman karena mengganggap proses pelaksanaan TWK sudah berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, Ombudsman juga dianggap melanggar kewajiban hukum untuk menolak laporan atau menghentikan pemeriksaan atas laporan yang diketahui sedang dalam pemeriksaan pengadilan.
Kondisi ini tentunya menimbulkan selisih paham antara lembaga negara. Selain itu, kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia juga berisiko menurun. Salah satu yang diharapkan yaitu Presiden Joko Widodo mengambil sikap mengenai persoalan ini. (Baca: Setelah KPK, BKN Juga Tolak Temuan Ombudsman)
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Gita Putri Damayana, menilai Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, perselisihan antara lembaga negara yang terjadi saat ini merupakan salah satu dampak perubahan KPK sejak 2019 khususnya saat pergantian kepemimpinan KPK. Selain Ombudsman, pemeriksaan terhadap TWK KPK juga dilakukan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Sebetulnya yang patut disesalkan, pelaksanaan TWK ini hanya kasus maladministrasi. Padahal yang terjadi adalah bukan kasus maladministrasinya meski yang dilakukan teman-teman ORI sudah betul. Tapi kasus maladministrasi ini hanya puncak gunung es saja dari apa yang sudah terjadi sejak 2019,” jelas Gita.
Seperti diketahui, selain pergantian kepemipinan KPK, terjadi perubahan Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU 19/2019. Perubahan UU tersebut menimbulkan protes publik karena dianggap melemahkan KPK memberantas korupsi pada 2019.
Sehingga, Gita menilai Presiden Jokowi harus mengambil sikap terhadap kondisi ini. Dia menyatakan terdapat berbagai preseden berhubungan KPK yang mengharuskan Presiden mengambil keputusan. Dia mencontohkan preseden tersebut seperti kasus “Cicak vs Buaya” dan simulator SIM, hingga pembentukan Tim Independen