Pojok MPR-RI

Bangun Pabrik Vaksin, Pemerintah Harus Optimalkan BUMN

Pemerintah harus mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.
Oleh:
Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan. Foto: Istimewa.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan. Foto: Istimewa.

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mempertanyakan rencana kerjasama Indonesia dan Cina dalam pembangunan pabrik vaksin di Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk mengembangkan vaksin secara mandiri tanpa bergantung terhadap negara lain.

Menurut Syarief Hasan, Pemerintah harus mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. "Selama ini Indonesia banyak bergantung terhadap negara lain, khususnya Cina. Indonesia banyak meminjam, dan kini berencana bekerjasama lagi dengan Cina untuk membangun pabrik vaksin yang membuat kita tidak mandiri dan China menguasai pasar vaksin di Indonesia," ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan memandang, Pemerintah seharusnya dapat mengoptimalkan BUMN untuk membangun pabrik vaksin sendiri. "Kita memiliki BUMN dan perusahaan dalam negeri yang punya kemampuan membangun pabrik vaksin. Harusnya Indonesia bisa membangun sendiri tanpa bergantung dengan negara lain", ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menilai Pemerintah harusnya bisa mengutamakan vaksin buatan dalam negeri. "Kita memiliki vaksin buatan dalam negeri yang bisa menyamai vaksin dari luar. Mengapa harus mengembangkan produk dari luar padahal kita memiliki produk vaksin dalam negeri," ujar Syarief Hasan.

Menurutnya, Pemerintah harus memiliki kebijakan keberpihakan dan membantu pengembangan antara lain vaksin nusantara yang digagas dr. Terawan. "Pemerintah harusnya lebih fokus mengembangkan vaksin merah putih dan membantu pengembangan vaksin nusantara yang digagas oleh dr. Terawan yang murni buatan dalam negeri" ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menyebut, Turki mulai melirik vaksin nusantara milik dr. Terawan. "Kini, Turki mulai melirik vaksin yang digagas dr. Terawan. Bahkan berbagai sumber menyebutkan, mereka berencana memesan 52 juta vaksin nusantara. Harusnya vaksin ini yang di kembangkan di Indonesia,” kata Syarief Hasan.

Politisi Senior Partai Demokrat ini menyebut vaksin dalam negeri harus dihargai. "Kami  mendorong Pemerintah untuk menghargai dan adanya keberpihakan  untuk mengembangkan vaksin buatan dalam negeri,  bukan malah membangun pabrik vaksin bersama Cina. Kita punya kemampuan dan sumber daya yang tidak kalah dengan produk dari luar," kata Syarief Hasan.