JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi ditetapkannya SMA Muhammadiyah 3 Jakarta sebagai sekolah rujukan nasional sejak tahun 2018 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan ini sebagai pengakuan negara sekaligus masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta memiliki keunggulan yang dapat dijadikan sebagai role model bagi sekolah-sekolah sederajat lainnya. Tidak heran jika SMA Muhammadiyah 3 Jakarta juga dicitrakan sebagai school of leadership, sekolah bagi generasi muda pilihan, calon pemimpin bangsa, dengan visi mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah, berilmu, dan berdaya saing global.
"Civitas akademika SMA Muhammadiyah 3 Jakarta juga mampu membangun jaringan dan hubungan kerjasama dengan berbagai entitas pendidikan, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini sangat penting, karena untuk mencapai kemajuan optimal, harus mengedepankan sinergi dalam membangun kolaborasi. Terlebih tantangan dalam dunia pendidikan ke depan akan semakin kompleks dan dinamis, khususnya dalam menyikapi globalisasi, sehingga perlu pengembangan sekolah yang berwawasan global," ujar Bamsoet dalam Kuliah Umum Kepemimpinan Masa Depan, diselenggarakan SMA Muhammadiyah 3 Jakarta, secara virtual di Jakarta, Selasa (31/8/21).
Turut hadir Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Jakarta Achmad Saifuddin, serta para Guru, siswa, dan segenap Keluarga Besar Sivitas Akademika SMA 3 Muhammadiyah, Jakarta.
Ketua DPR RI ke-20 ini meyakini dari SMA Muhammadiyah 3 Jakarta dan berbagai institusi pendidikan lainnya, kelak lahir anak bangsa yang memiliki spirit kepemimpinan yang adil dan amanah, dengan tidak lupa bernafaskan Pancasila sebagai ideologi dan jati diri bangsa. Dalam konteks keagamaan, pemimpin yang adil dan amanah dapat dicari rujukannya dalam kepemimpinan para tokoh alim ulama. Pemimpin yang adil dan amanah akan mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Tuhan. Sebaliknya, pemimpin yang zalim diibaratkan sebagai noda bagi agama.
"Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hadirnya pemimpin yang adil dan amanah akan bermuara pada lahirnya kepercayaan rakyat. Melalui kepercayaan inilah, kepemimpinan akan berjalan efektif dan berdampak pada optimalisasi berbagai program pembangunan, yang pada akhirnya akan membawa kemanfaatan bagi rakyat," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat prinsip good and clean governance (pemerintahan yang baik dan bersih) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan amanah. Menekankan kepada penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk menjalankan keterbukaan (transparansi), pertanggungjawaban (akuntabilitas), kepercayaan (reliabilitas), kemudahan akses (aksesibilitas), penghormatan terhadap hukum, serta budaya melayani dan mengabdi pada kepentingan publik.
"Transparansi menghindarkan potensi terjadinya pratik penyelewengan dan korupsi. Akuntabilitas mengamanatkan pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan setiap tugas dan wewenang yang diembannya kepada publik. Reliabilitas mendorong terwujudnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Aksesibilitas membangun sinergi antara responsivitas pemerintahan dalam menangkap aspirasi publik, dengan tingkat partisipasi publik dalam setiap kebijakan," jelas Bamsoet.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, penghormatan terhadap hukum dimanifestasikan dalam jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Kesetaraan perlakuan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, serta pemenuhan kebutuhan hukum yang responsif, sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Serta adanya budaya melayani dan mengabdi pada kepentingan publik sebagai konsekuensi logis dari pemaknaan bahwa pejabat publik adalah abdi masyarakat.
"Pemimpin yang adil harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai kedudukan, proporsi dan fitrahnya. Pemimpin yang adil tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan berbuat sewenang-wenang, serta senantiasa menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap tindakan dan kebijakan," tutur Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menekankan, pada hakikatnya setiap diri adalah pemimpin, baik pemimpin bagi masyarakat, bagi keluarga, atau setidaknya pemimpin bagi diri sendiri. Pada saatnya nanti, setiap diri akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka belajar bersikap adil dan amanah, sesulit apa pun itu, adalah suatu keniscayaan yang harus di perjuangkan.
"Yang penting untuk dijadikan pedoman adalah, bahwa konsep adil dan amanah mengikat kita dalam tiga aspek pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan yang tidak kalah penting adalah kepada diri sendiri. Kesadaran ini akan menjadi pengingat bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbuat, khususnya ketika mendapatkan amanah dan dipercaya menjadi seorang pemimpin," kata Bamsoet.
Info Hukum